Skip to main content

F-PAN DPRD Jatim Usul Bangun Tanggul Di Laren- Lamongan

SURABAYA (Mediabidik) - Bencana banjir yang rutin menimpa masyarakat sekitar Bengawan Solo membuat anggota DPRD Jatim dari Dapil X sangat prihatin. Untuk mengetahui langsung persoalan yang dihadapi, Chusnul Akib terjun ke wilayan Kecamatan Laren Lamongan.
        
"Kalau melihat lokasinya, di sana itu butuh dibangun tanggul tambahan di atas tanggul yang sudah ada," kata Aqib saat di temui di gedung  DPRD Jatim, Kamis (15/12). 
       
Ditambahkan, tanggul tersebut harus dibangun sepanjang 1,5 Kilometer, dengan ketinggian 1 Meter.
"Tanggul itu lokasinya ada di Kecamatan Laren melintasi empat desa," ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 
       
Lebih lanjut Aqib menjelaskan bahwa Desa yang dilalui tanggul itu adalah Desa Laren, Plangwot, Bulutigo, Pesanggrahan, dan Keduyung. kebutuhan tanggul tambahan ini sangat penting agar luapan air Bengawan Solo tidak sampai membajiri permukiman warga. Desakan ini karena jika sudah terjadi banjir, maka air sangat lama surut.
      
"Nah, untuk mempercepat proses penyurutan banjir diperlukan juga pompa. Namun untuk pompa ini dibutuhkan di empat kecamatan," papar pria asli Lamongan ini. Ia merinci, estimasi pompa yang dibutuhkan di Kecamatan Babat 2 unit, Glagah 2 unit, Karangbinangun 2 unit, dan Laren 2 hingga 4 unit.

Selain, mendesak pembangunan tanggul tambahan, saat terjun ke lokasi banjir Akib juga menyerahkan bantuan beras sebanyak 1.500 kantong. "Saya sengaja menggelar baksos itu sesudah air surut. Karena pascabanjir itulah masyarakat sangat membutuhkan bantuan," ungkap Akib.
        
Terkait semua kebutuhan penangulangan banjir ini, menurut Aqib, butuh koordinasi antara Pemkab Lamongan dengan Pemprov Jatim. "Biayanya itu sangat besar, daerah bisa minta bantuan dana pusat," pungkas dia. (rofik).

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni