Skip to main content

Dihadapan Ikatan Istri-Istri Partai Golkar se Jatim, KPAI Sosialisasikan Pendidikan Perlindungan Anak

SURABAYA (Mediabidik) -  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada calon kepala daerah yang maju pilkada serentak 2017 nanti dan juga partai politik di Indonesia untuk dapat membuat program perlindungan anak di Indonesia dari masalah kekerasan.
        
"KPAI sangat mendukung dan menyambut baik apabila parpol dan calon kepala daerah yang membela hak anak Indonesia dari kekerasan. karena anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia menjadi lebih baik,"ujar Ketua Bidang Sosialisasi KPAI, Erlinda saat ditemui usai sosialiasi seminar pendidikan melindungi anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Sahabat Perlindungan Anak Indonesia (SAPA) .
        
Dihadapan Ikatan Istri-Istri Partai Golkar se Jatim, Erlinda memaparkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat ini mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu selama tahun 2016. Jumlah tersebut didapat dari laporan yang masuk di KPAI. "Jumlahnya bisa meningkat karena ada yang laporan di Polri dan jajarannya,"ungkapnya.
       
Lebih lanjut,  diantara 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak melalui medsos." Tren perkembangan teknologi yang membuat medsos menjadi salah satu alat untuk kekerasan terhadap anak. Misalnya bully dan sejenisnya,"ujarnya.
       
Sedangkan untuk pelaku, kata Erlinda, hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban. Misalnya saudara, kakek bahkan ayah kandung korban. Dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah. "Ini harus diwaspadai dan perlu kehati-hatian orang tua agar kekerasan terhadap anak tidak meningkat," terang ibu muda tersebut.
        
Oleh karena itu pihaknya juga menyambut positif terhadap Organisasi SAPA ini yang memberikan sosialisasi dan perlindungan Hak anak, dan pihak KPAI siap menggandeng tangan SAPA untuk gencar memberikan sosialisasi dan perlindungan ke masyarakat agar anak dapat diberi perlindungan dengan baik tanpa adanya kekerasan.
        
"Dengan kerjasama ini sesuai dengan pasal tentang perlindungan anak. Dimana dalam pasal tersebut setiap elemen masyarakat baik parpol maupun tokoh agama, bahkan teman media wajib terlibat untuk melindungi anak dari aksi kekerasan,"ujarnya.
      
Sementara itu Presiden SAPA Indonesia, Lita Aziz Syamsudin mengimbau anggota SAPA di Indonesia agar tetap terus melakukan sosialisasi tentang program perlindungan anak dari perilaku kekerasan hingga tingkat Desa.
        
"Langkah kami yang dilakukan saat ini yaitu penyuluhan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat baik melalui puskesmas atau posyandu, ibu PAUD,  dan SAPA Indonesia ini juga telah memberikan pendampingan saja. Dimana pendampingan ini dilakukan bagi masyarakat yang ada anaknya tertimpa perilaku kekerasan pihaknya siap mengantar dan melaporkan ke Polisi dan RT,"ujarnya. (rofik)
           
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more