Skip to main content

Komisi B Surabaya Tuding Disperindag Lamban Dalam Bertindak

SURABAYA(Mediabidik) - Banyaknya pelanggaran persaingan usaha antara pasar tradisonal dengan toko modern atau swalayan semacam minimarket sepertinya masih terjadi dan mulai sulit untuk dikendalikan, karena proses perijinannya masih saja banyak yang kecolongan.  

Kota Surabaya sudah memiliki aturan yang jelas terkait keberadaan minimarket dan pasar tradisional, dengan tujuan mengatur posisi dan lokasinya untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan ekonomi sekaligus tetap bisa mendorong terjadinya kebangkitan pasar rakyat.

Sayangnya menurut Erwin Tjahyuadi anggota Komisi B DPRD Surabaya, sampai saat ini Pemkot Surabaya masih dinilai lamban bertindak terkait sejumlah pelanggaran minimarket, terutama yang posisinya berdekatan dengan pasar tradisional.

"Sikap kami jelas dan tegas, jika melanggar Perda maka harus ditutup, aturan soal jarak antara minimarket dengan keberadaan pasar tradisional itu minimal 500 meter, faktanya masih saja ada, dan ternyata sampai saat ini pelaksanaan penertibannya belum ada," ucap DRS. Ec. Erwin Tjahyuadi, M.Si, Selasa (20/12/2016)

Demikian juga soal perijinan pasar, anggota legeslatif asal FPDIP ini mengatakan jika dari 67 lokasi milik PD Pasar Surya, ternyata hanya 5 yang sedang diproses ijinnya.

"Padahal masih ada sekitar 110 pasar lagi, dan itu 80% lahannya milik pemkot, maka solusinya ya harus nyewa ke pemkot, lantas ijinnya di urus, karena Satpol-PP sampai saat ini menunggu," tandasnya.

Menanggapi kritikan legeslatif, Sultoni Kasi Perdagangan Disperindag mengakui jika pihaknya memang sedang melaksanakannya. Namun masih dibutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikan secara keseluruhan.

"Kami memang sedang dalam rangka memproses, makanya tadi kami laporkan progres reportnya ke Komisi B," jawabnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

PWI Malang dan PWI Surabaya Gelar Silaturahmi Melalui Fun Football

SURABAYAIMediiabidik.Com - PWI Malang Raya dan PWI Seksi Surabaya menggelar silaturahmi dalam pertandingan Fun Football di area lapangan sekitar Stadion Gajayana, Kota Malang, Jum'at (27/9). Pertandingan digelar di lapangan mini soccer yang melibatkan delapan orang pemain termasuk kiper. Meskipun lapangan basah karena baru diguyur hujan tapi tak menyurutkan semangat para wartawan untuk menjalin silaturahmi di lapangan hijau. Bermain tiga babak dalam satu babak yang dibatasi waktu 15 menit pertandingan berjalan dengan hangat. Awalnya tim tuan rumah kebobolan terlebih dahulu, namun kemudian mampu disamakan dan dibalas unggul. Tim PWI Malang Raya mampu mencetak tiga gol. Sementara tim tamu PWI Surabaya hanya mencetak sebiji gol. Sehingga skor kemenangan 3-1 untuk tim tuan rumah. Ketua PWI Malang Raya, Cahyono mengapresiasi acara silaturahmi antar rekan wartawan di Jatim ini. Dengan demikian wartawan bisa saling kenal satu sama lain. Selain itu dia menuturkan pertandingan ...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...