Skip to main content

Rendahnya Serapan Anggaran Jamkesmas 2016 Jadi Sorotan Komisi D

SURABAYA (Mediabidik) - Rendahnya serapan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2016 di triwulan ke empat, dari total Rp.214.841.219,311 milliar, ternyata baru terserap Rp.180.483.414,677 milliar, sehingga masih tersisa Rp.34.357.806,634 milliar. mendapat sorotan Komisi D DPRD Surabaya.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, anggaran tersebut tidak terserap karena adanya Perwali yang mengatur tentang SKM, dimana Perwali tersebut hanya berlaku satu kali bagi penerima manfaat.

"Sistemnya, pihak kelurahan langsung online dengan Bappemas untuk diverifikasi di lapangan, apakah yang bersangkutan berhak menerima BPJS PBI yang dibiayai oleh APBD, dimana penerima manfaat akan dibayarkan Preminya untuk kelas 3," ucapnya, Rabu (22/12/2016)

Dia menilai jika sistem yang digunakan tidak maksimal, dan hal ini diperparah dengan lama dan panjangnya mata rantai yang harus dilalui, sehingga anggaran yang tersedia belum mampu diserap secara maksimal.

"Padahal kalau hal tersebut bisa bisa diterapkan dengan tepat waktu, maka akan ada penghematan anggaran, yang mana untuk SKM penerima manfaat akan menyerap anggaran yang tidak ada batasannya,"

Artinya, lanjut politisi asal PDIP ini, bisa melampai budget dari ratusan ribu bisa sampai puluhan juta yangg dicover, tapi kalau seandainya pendataan tersebut bisa maksimal dan optimal maka penerima manfaat cukup terverifikasi lewat Bappemas dan akan menghemat anggaran.

"Yang mana Pemkot cukup membayar premi perjiwa hanya 25 ribu dikalikan 12 bulan yang totalnya menjadi 300 ribu pertahun. Semua biaya perawatan di tanggung oleh BPJS tanpa membebani APBD yang sangat tinggi, tapi hasilnya bisa maksimal, dan jumlah pesertanya bisa mencapai 115.000 jiwa seandainya anggaran yang masih tersisa Rp.34.357.806,634 milliar bisa diserap," terangnya.

Untuk itu, setelah evaluasi DKK bagian Kesra Bappemas, Komisi D DPRD Surabaya meminta kepada Pemkot untuk segera melakukan koordinasi secara komperhensip, meliputi asisten IV, Dinsos dan BPJS, terkait percepatan mata rantai tentang jaminan kesehatan masyarakat terutama warga miskin.

"Kami berharap warga miskin benar-benar bisa menerima manfaat dari BPJS PBI yang dibayar lewat APBD, ini untuk mereka yang belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun tidak bisa memanfaatkan lagi SKM (Surat Keterangan Miskin) karena hanya dibatasi waktu para penerima manfaat hanya satu kali dan SKM masa berlakunya hanya dua bulan," tandasnya. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more