Skip to main content

Bus Trans Surabaya Akan Beroperasi Pertengahan 2017

SURABAYA(Mediabidik) - Untuk meningkatkan pelayanan melalui sarana transportasi kepada masyarakat, Komisi C DPRD Surabaya dengan Bappeko Surabaya membahas soal rencana penerapan Bus Rapit Transit Model Bus (Trans Surabaya) dengan model Bus Low Floor di kawasan MERR (Jl. Ir H. Soekarno-Hatta sampai Jl. Kenjeran). Perkiraan beroperasinya sekitar pertengahan tahun 2017.

Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya menerangkan bahwa panjang rute (berangkat) sepanjang 10.58 km, dan panjang rute (kembali) sepanjang 11.49 km, sementara waktu tempuh (pulang-pergi) diperkitrakan 110 menit.

"Jam operasional 05.00 - 22.00 wib, dengan sistem Headway (menit) 20 menit. Dan jumlah armada yang disiapkan sebanyak 8 unit, dengan rincian 6 unit dioperasikan, sementara yang 2 unit untuk cadangan," ucapnya, Rabu (7/12/2016).

Hedway yang dimaksud adalah bus yang telah sampai di salah satu halte diharuskan berangkat menuju halte berikutnya dengan durasi 20 menit, yang kemudian posisinya digantikan oleh bus berikut, dan seterusnya.

Awey menjelaskan, ada tiga hal yang melatarbelakangi penerapan Bus Rapit Transit model Bus (Trans Surabaya) di kawasan MERR, antara lain:
1. Untuk mempermudah implementasi restrukturisasi angkutan umum maka diperlukan adanya pilot project.
2. Lokasi Merr dipilih karena lokasi baru dan belum ada rute angkutan umum yg melayani
3. Potensi pembangunan dikawasan baru ini

Politisi asal Parta Nasdem ini menjelaskan, bahwa penerapan Bus Rapit Transit model Bus (Trans Surabaya) di di kawasan MERR (Jl. Ir H. Soekarno-Hatta sampai Jl. Kenjeran), akan membawa dampak positip terhadap potensi kebangkitan perekonomian, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Dapat dilihat adanya sejumlah bangunan yang menunjukan kebangkitan disana, ada RSIA Kendangsari, RS Unair,  RS Haji, Kampus Unair, kampus ITS, Kampus Stikom, Kampus Dharma Cendika, Gedung Koni Surabaya, Galaxy Mall, Pusat Belanja Elektronik Hartono, sejumlah apartemen yg ada saat ini Gunawangsa MERR apartement, Bale Hinggil Apartement," terangnya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pembangunan, Awey berharap sistem pelayanan Trans Surabaya bisa dikelola secara manajemen transportasi modern, seperti halnya menggunakan mesin tiket, pengawasan melalui CCTV Room, penerapan pelayanan "by the service" oleh bus Trans Surabaya.

"Sehingga tidak perlu ngetem untuk tujuan mengangkut penumpang, karena sopir sudah dibayar berdasarkan jasa pelayanan, artinya berapa jam bekerja dan bukan dibayar berdasarkan jumlah penumpang," pintanya.

Namun demikian, Awey berharap agar anggaran yang dipakai untuk pembangunan Halte Bus Trans Surabaya ini tidak bersumber dari APBD, tetapi dari CSR.

"Dan ada baiknya pembangunan Halte juga tidak dibiayai dari APBD, namun bisa diambilkan dari CSR-nya para pemilik perusahaan, pengembang sepanjang jalan MERR ataupun perusahaan produk konsumer (consumer good) dengan kompensasi pemasangan iklan pd halte-halte tersebut," harapnya.                        

Tidak hanya itu, Awey juga mewanti-wanti kepada Pemkot Surabaya sebagai regulator pelaksanaan dan penerapan Bus Rapit Transit model Bus (Trans Surabaya) ini, untuk berhati-hati dalam penentuan titik halte.

"Penentuan titik halte ini sangat rawan dan sangat berpotensi terhadap munculnya prilaku KKN, karena akan sangat banyak pengembang atau pengusaha di kawasan MERR yang sangat berkepentingan dengan hal itu," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...