Skip to main content

Banggar DPRD Jatim Akui UNBK Baru Bisa di PAPBD 2017

SURABAYA (Mediabidik) - Badan anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur belum mengaku belum menganggarkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Padahal mulai awal tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK akan beralih ketangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Anggota dewan masih menunggu Dinas Pendidikan Jatim yang mengetahui kebutuhan komputer sekolah.

Drs.H Agus Dono Wibawanto ,MHum Anggota Banggar DPRD Jatim mengatakan, penyerahan kewenangan pengelolaan yang dilakukan pada Oktober 2016 silam, baru menyerahkan umber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Sedangkan untuk tekniks seperti UNBK, pihaknya mengaku masih belum masuk dalam pembahasan. "Soal UNBK ini masih belum. Kalaupun akan dibahas, baru bisa dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PABD) 2017," ujar Agus Dono, Rabu (28/12).

Kendati demikian, lanjut anggota Komis E DPRD Jatim ini, pihaknya menyerahkan permintaan kebutuhan penggandaan komputer pada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan sekolah selaku yang mengetahuinya di lapangan. Baik sekolah maupun Dispen Jatim dihimbau untuk mengajukan permintaan komputer, jika memang membutuhkan penambahan. Sebab, secara teknis sekolah yang lebih paham berapa jumlah komputer yang diperlukan dalam pelaksanaan UNBK.

"Nanti dalam rapat evaluasi dengan mitra Komisi E DPRD Jatim minggu depan, Dispendik Jatim akan ditanya mengenai hal tersebut. Tapi baru bisa dimasukkan anggarannya di APBD 2017. Harapan kami, semuanya bisa menjalankan UNBK dengan komputer," papar politisi asal Partai Demokrat tersebut.

Masih menurut Agus Dono, dalam pembahasan yang dilakukan pada APBD 2017 yang telah digedok pada November lalu. Tiga hal ketika itu yang masuk dalam pembahasan, yaitu penganggaran pakaian seragam gratis untuk siswa dan pembentukan SMA Taruna seperti di Magelang. Serta penggunaan dana bantuan sekolah (BOS) agar bisa untuk gaji guru tidak tetap. "Kami masih lakukan penghitungan secara cermat menganai gaji guru tidak tetap. Sedangkan untuk seragam gratis dan pembentukan SMA Taruna sudah ada dianggaran," ungkapnya.

Hanya tinggal gaji guru tidak tetap, yang diakui oleh Agus Dono, masih dalam pembahasan skema pembayarannya. Anggota dewan masih menunggu surat keputusan dari Kementrian Dalam Negeri guna memperbolehkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sektor gaji. Atau akan diambilkan skema dari dana alokasi umum (DAU) yang selama ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah. "Kami masih menunggu saat ini dari pemerrintah pusat, memungkinkan atau tidak penggunaan DAU untuk bayar gaji guru tidak tetap," urainya.

      Agus Dono menambahkan, hingga kini dirinya masih menunggu jumlah pastinya untuk guru tidak tetap. Karena pengangkatan guru tidak tetap tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan saja, tapi juga oleh sekolah dan yayasan pendidikan lainnya. "Ada juga yang diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu kami masih lakukan hitungan mengenai jumlah pastinya," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...