SURABAYA (Mediabidik) - Konflik kepanjangan di internal DPC Hanura Surabaya hingga memunculkan dualisme kepemimpinan DPC yang sama-sama saling klaim keabsahannya. Dari hasil Muscablub Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Surabaya beberapa waktu lalu, Edi Rachmat berhasil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC yang baru periode 2015-2020.
Terbaru, Edi juga sudah mendapatkan SK dari DPD Hanura Jatim dengan nomor SKEP/002.b/C/DPD¬_JTM/HANURA/X
Namun rupanya hasil Muscablub ini terkesan mendapatkan perlawanan di tingkat DPC. Bagaimana tidak, dalam rangka menyambut hari ulang tahun partai Hanura ke 10, hari ini (20/12/2016) DPC Hanura Surabaya telah melakukan persiapan dengan mulai memasang umbul-umbul, bendera partai dan spanduk di beberapa wilayah Surabaya, terutama di pusat kota.
Hanya saja anehnya, spanduk yang terpasang masih memuat foto Wisnu Wardhana (WW) sebagai Ketua DPC Hanura Surabaya dan Agus Santoso sebagai Sekretaris. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan hasil Muscablub beberapa hari yang lalu.
Ditanya soal umbul-umbul, bendara dan spanduk yang masih memuat foto kepengurusan yang sebelumnya, Agus Santoso menjawab bahwa seluruh kepengurusan di tingkat DPC Surabaya masih mengakui kepemimpinan WW dan dirinya, karena hasil Muscablub dianggap cacat hukum.
"Kami semua yang ada di jl Raya Ngagel menolak Edy, karena rekom dari DPP yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Chaerudin Ismail sedang ketumnya bapak H. Wiranto, terus SK DPD nya yang tandatangan sekretarisnya Warsito yang bermasalah, SK nya Warsito yang tandatangan Plh. Chaerudin Ismail," jawabnya, Selasa (20/12/2016)
Tidak hanya itu, Agus juga mengatakan jika sudah ada bukti tidak sahnya kepengurusan DPD Jatim yang baru, yakni ditolaknya produk SK yang ditandatangani oleh Warsito sebagai Sekretaris yang baru oleh Banpol.
"Sudah terbukti dipemerintahan menandatangani Banpol juga ditolak, artinya semua pruduknya Warsito tidak Sah," tandasnya.
Mendengar kabar ini, Edi Rachmat menanggapi dengan enteng, bahkan mengucapkan terimakasih kepada Agus, karena dianggap telah membantu untuk mempromosikan partai Hanura di Kota Surabaya.
Namun Edi juga meminta kepada Agus Santoso untuk membuktikan klaimnya sebagai pengurus DPC Hanura Surabaya di acara Munaslub yang bakal di gelar besok tanggal 21 Desemeber 2016 di Jakarta. Bisa masuk ruangan Munaslub atau tidak.
"Ya terimakasih untuk promosikan partai hanura, tetapi kalau ngaku-ngaku DPC, ya lihat saja, bukan hanya DPC, di DPD dan DPP pun ada yang merasa dirinya pengurus, biasa itu di politik, tapi ya buru-buru sadar lah, agar tidak malu banget, kemudian kuncinya besok siapa yang bisa masuk di munaslub itu kata Sekjend," sergahnya. (pan)
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment