Skip to main content

Jalin Kerja Sama, Pemkab Ngada Ingin Maju Seperti Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pintu kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan kerja sama tersebut ditandai dengan kunjungan Bupati Ngada beserta wakil bupati dan juga sejumlah kepala dinas nya ke Balai Kota Surabaya, Kamis (8/12).


Bupati Ngada, Marianus Sae mengatakan, kedatangannya ke Surabaya bersama jajaran Pemkab Ngada, selain untuk penandatanganan kerja sama, juga untuk melihat langsung keberhasilan Pemkot Surabaya di berbagai aspek. Harapannya, Pemkab Ngada bisa mereplikasi berbagai hal bagus yang ada di Surabaya untuk diterapkan di Ngada. "Kami mendengar banyak kemajuan di Surabaya sehingga kami berkeinginan mencontohnya untuk diterapkan di Ngada. Semoga kerja sama ini bisa berdampak langsung pada kemajuan masyarakat di Ngada," jelas Marianus.



Ada beberapa bidang yang dikerjasamakan dalam perjanjian Pemkot Surabaya dan Pemkab Ngada. Diantaranya perjanjian kerja sama tentang tata kelola pemerintahan, tentang kepegawaian, bina program, penanaman modal, perdagangan, pengelolaan kebersihan dan juga pertanian. Khusus untuk bidang pertanian, Marianus menyebutnya sebagai salah satu primadona di Ngada. Ada beberapa produk hasil pertanian yang menjadi unggulan Ngada. Dantaranya kakau, kopi dan cengkeh. Ke depan, dia berharap Pemkab Ngada bisa lebih meningkatkan hasil pertanian. "Untuk pertanian, selama ini kami hanya mengembangkan ekstensifikasi. Ke depan kami ingin belajar dari Surabaya perihal intensifikasi pertanian," sambung Marianus. 



Ngada merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Luasan wilayahnya mencapai 1874 kilometer persegi yang terbagi dalam 12 kecamatan. Adapun populasi penduduk nya mencapai 164 ribu jiwa. "Pada 2013 lalu, kami sudah terentaskan dari daerah tertinggal. Kini kami mengedepankan program membangun dari desa," sambung Marianus.



Dengan adanya kerja sama ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk siap membantu jajaran SKPD Pemkab bila ada pertanyaan terkait bidang yang dikerja samakan tersebut. "Saya minta kepala SKPD untuk bertukar nomor ponsel. Jadi bila ada pertanyaan, ndak harus ke Surabaya, cukup telpon saja. Kami senang bisa membantu. Kalau ilmu kita bagikan, maka ilmu kita akan bertambah," jelas wali kota.



Sebelum penandatanganan, Wali Kota Risma menyampaikan paparan perihal berbagai kebijakan tata kelola pemerintahan dan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk menjadikan Surabaya kota yang aman dan nyaman. Serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga seperti melalui program Pahlawan Ekonomi. Seusai memberi paparan, wali kota mempersilahkan kepada jajaran SKPD Pemkab Ngada untuk menyampaikan pertanyaan bila ada yang perlu ditanyakan. Ajakan bertanya itu direspons antusias oleh SKPD Pemkab Ngada. Salah satunya dari dinas yang membawahi koperasi, perindustrian dan ekonomi kreatif. 



"Ibu wali, sejak kami datang sore kemarin, kami tidak melihat ada pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Apa yang harus dilakukan agar PKL ini taat ketika direlokasi," ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, Anastasia Moi Nitu.



Mendapati pertanyaan itu, wali kota menegaskan bahwa PKL di Surabaya memang terpusatkan di sentra-sentra PKL yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya. Sehingga, PKL bisa berjualan di tempat yang semestinya. Kalaupun ada PKL yang mokong, ada Satpol PP yang bertugas untuk menertibkannya. "Jadi di Surabaya, kami bersinergi semua. Ambil contoh untuk penataan sentra PKL, yang bergerak tidak hanya dinas koperasi, tetapi juga Satpol PP," jelas wali kota.(pan) 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more