Skip to main content

Komisi E Jatim akan Perjuangkan Anggaran Tunjangan Untuk Guru Madin

SURABAYA (Mediabidik) - Pendidikan agama merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi bangsa, namun hingga saat ini belum ada perhatian besar pada guru madrasah diniyah (madin). Padahal ini sangat penting untuk mendukung revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
         
Gunawan Anggota Komisi E DPRD Jatim mengakui, Presiden Jokowi menginginkan revolusi mental yang pondasinya adalah pendidikan agama tapi sayangnya tidak ada perhatian dari pemerintah kota/kabupaten untuk guru Madin. Imbasnya, kondisi ekonomi para guru madin jauh dari sejahtera.
      
"Miris melihat ekonomi para guru Madin jauh dari sejahtera, bahkan gaji yang didapat per bulannya sangat jauh dari layak hanya di kisaran Rp250 ribu hingga Rp300 ribu. Tidak ada tunjangan atau sebagainya," terang Gunawan usai jaring aspirasi masyarakat di kota Malang. 
       
Diakui Politisi asal PDIP ini bahwa dirinya sangat prihatin melihat  Kondisi guru madin ini sangat jauh dibandingkan guru sekolah umum, terutama yang sudah pegawai negeri.
      
" Gubernur Soekarwo pernah menyatakan sebetulnya Pemprov Jatim sudah menawarkan pada kota/kabupaten untuk sharing anggaran guru Madin yaitu untuk gaji guru madin ini enam bulan akan ditanggung Pemprov, enam bulan selanjutnya ditanggung pemerintah kabupaten/kota. Namun faktanya ada yang bersedia, ada juga yang tidak," kata Gunawan.
      
lebih lanjut wakil rakyat yang maju dari Dapil V tersebut menambahkan, kondisi ini sangat tergantung pada pendapat masing-masing daerah seperti Kota Batu sanggup mengalokasikan dana untuk guru Madin karena PAD-nya besar. Sedangkan untuk Kabupaten Malang, karena wilayah terlalu luas dan PAD-nya tidak tinggi, maka tidak bisa mengalokasikan dana tersebut.
       
Gunawan menegaskan, untuk itu Komisi E akan memperjuangkan pengadaan alokasi anggaran untuk guru madin."Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada guru Madin, dengan meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan angka tunjangan untuk guru Madin agar ekonomi para guru Madin lebih baik," Pungkasnya. (rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more