Skip to main content

DPRD Jatim Desak Pemprov Awasi TKA China Ilegal Masuk Gresik

SURABAYA (Mediabidik) - Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negara China ke Indonesia khususnya di Jawa Timur, nampaknya bukan isapan jempol belaka. Bahkan diduga beberapa BUMN secara tidak langsung ikut menfasilitasi masuknya TKA dengan dalih kerjasama pembangunan proyek.
       
Salah satu BUMN yang secara tidak langsung ikut menggunakan jasa TKA China dalam proyek pembangunan adalah PT Petrokimia Gresik. Perusahaan produsen pupuk itu membangun pabrik Amonia-Urea II senilai Rp.7,5 triliyun dimulai tahun 2015 dan diharapkan tuntas pada September 2017 mendatang.
       
Ironisnya, penggunaan ratusan TKA China itu diduga melanggar ketentuan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, tidak semua pekerja asing yang dipekerjakan adalah pekerja yang memiliki keahlian khusus alias tenaga kerja kasar.
      
H Samwil Anggota DPRD Jatim mendesak agar pemerintah daerah setempat  melalui Disnaker Gresik bekerjasama dengan Disnakertransduk Jatim dan aparat terkait seperti Imigrasi serta polisi untuk terjun ke lapangan memeriksa dugaan banyaknya TKA China yang tak memenuhi prosedur dalam proyek pembangunan pabrik Amorea II.
      
"Masyarakat Jatim, khususnya Gresik banyak yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan. Masak TKA China dibiarkan bebas bekerja walaupun tidak memenuhi aturan yang berlaku," tegas politisi asal Partai Demokrat saat temui di ruang kerjanya, Jumat (16/12).
       
Ia juga mempertanyakan nasionalisme dari perusahaan BUMN yang secara tidak langsung ikut menfasilitasi TKA China membanjiri Jatim. Padahal proyek tersebut sejatinya dibiayai dari uang rakyat (negara). "Kalau perusahaan sekelas BUMN saja sudah seperti ini, apalagi perusahaan swasta murni. Makanya pengawasan TKA harus diperketat," pinta politisi asli Bawean.
      
Terpisah, Kadisnakertransduk Jatim, Sukardo mengaku sudah mendapat informasi terkait hal tersebut dan pihaknya juga sudah memerintahkan petugas pengawas ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti. "Kalau dilihat dari foto dan informasi yang saya terima, tenaga kerja kasar dari China seperti itu harusnya tidak boleh karena tidak termasuk dalam ketentuan pekerja asing yang boleh dipekerjakan di era MEA," ungkapnya.
       
Ia tidak memungkiri dari 3.460 TKA yang terdaftar masuk ke Jatim, sebanyak 40 persen berasal dari China. Mereka tersebar di kawasan Industri yang ada di ring satu seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. "Pelanggaran terbanyak TKA di Jatim adalah masuk dengan paspor wisata tapi untuk bekerja. TKA yang terdaftar itu masuk ke Jatim atas ijin perusahaan yang mempekerjakan," ungkap Sukardo.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni