SURABAYA (Mediabidik) – Fraksi PDIP Jawa Timur minta kader-kadernya untuk ikut memarakkan Hari Santri 2016. Caranya, dengan berpartisipasi di acara peringatan Hari Santri di wilayahnya masing-masing.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan, mayoritas kader PDI Perjuangan di provinsi ini adalah muslim, dan terbanyak dari kalangan Nahdliyyin.
"Karena itu, kami imbau kader PDIP di daerah-daerah untuk mendukung dan ikut berpartisipasi di setiap acara Hari Santri, yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi diperingati setiap tanggal 22 Oktober," kata Sri Untari.
Soal mengapa kader PDIP harus ikut berpartisipasi, menurut Untari, hal ini karena Hari Santri diambil dari sejarah yang tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Yakni merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang kemudian disusul terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945 di Kota Surabaya.
Resolusi Jihad ini, jelas Untari, sebagai seruan ulama NU yang mewajibkan umat Muslim di Indonesia untuk membela tanah air dan mempertahankan NKRI.
"Kalangan santri adalah elemen bangsa yang ikut berjuang di garis depan, bersama pejuang yang lain untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita," jelas Ketua F-PDIP DPRD Jatim saat di temui di ruang kerjanya.
PDIP Jatim, lanjut Untari, akan selalu mendukung sepenuhnya NU untuk memperingati Hari Santri. "Kami akan senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan seluruh santri di Jatim untuk membangun Jatim yang kokoh , mandiri, dan makmur sesuai Trisakti Bung Karno," ujar perempuan cantik tersebut.
Dia menambahkan, Hari Santri harus diupayakan seterusnya untuk melakukan refleksi Indonesia sebagai bangsa yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Sehingga santri menjadi agen pembangunan bangsa ke depan, bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa lainnya yang sevisi dan semisi dalam payung Bhinneka Tunggal Ika.
"Santri adalah penjaga Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, dalam rangka hamem ayu hayuning bawana (memelihara alam semesta)," pungkasnya. ( rofik)
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment