SURABAYA (Mediabidik) - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hari ini menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya, Selasa (18/10/2016).
Dalam aksinya, mereka membawa beberapa poster yang bertuliskan tuntutan pencabutan PP No 78 Tahun 2015, serta tuntutan pencabutan Undang Undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty).
Salah aspirasi yang disampaikan para buruh adalah menolak rencana sentralisasi masalah perburuan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Propinsi Jawa Timur.
Mereka tidak sepakat independensi Disnaker Kota Surabaya, diambil oleh Propinsi Jatim. Mengingat Disnaker Jatim terbukti gagal dalam mengawal masalah perburuan.
"Kita menolak rencana sentralisasi pengawasan oleh Disnaker Jatim. Mereka terbukti gagal dalam mengawal setiap masalah buruh yang ada. Misalnya dalam kasus dengan Maspion," tegas salah satu orator.
Demonstran juga menyinggung rencana penetapan upah minimum daerah oleh Propinsi Jawa Timur. Secara tegas para buruh menolak wacana tersebut. Demonstran menilai upah minimum daerah secara kasat mata merugikan beberapa daerah yang masuk ring satu seperti Surabaya dan Sidoarjo. Hal itu merujuk mekanisme penghitungan UMK."Buruh di Surabaya akan dirugikan dengan kebijakan ini," tegasnya.
Upah daerah diambilkan dari UMK terendah ditambah inflasi. Saat ink UMK terendah di Jatim adalah di Kabupaten Trenggalek, Magetan dan Pacitan sebesar Rp. 1.283.000.
"Ditambah inflasi nanti UMK hanya Rp. 1.400.000. Sangat tidak masuk akal jika kebutuhan hidup warga di Surabaya dibandingkan dengan daerah lain," teriaknya.
Para buruh tetap bersikukuh UMK 2017 naik Rp. 650.000 ribu atau menjadi Rp. 3.700.000 pada 2017. Nilai itu berdasarkan kenaikan inflasi dan kebutuhan hidup layak."Melalui anggota dewan Surabaya, kita minta bisa mengawal aspirasi para buruh," tandasnya. (pan)
Comments
Post a Comment