Komisi B Jatim Sesalkan Pemotongan Anggaran 30 Persen Untuk SKPD Mitra

SURABAYA (Mediabidik) -  Komisi B DPRD Jatim merasa dikejutkan dengan dikeprasnya sejumlah anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan hingga 30 persen. Pasalnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang notabene mitra Komisi B ini langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.

  

H.Rofik Anggota Komisi B yang membidangi Perekonomian ini menegaskan jika dirinya tak habis pikir dengan pengeprasan sejumlah dinas yang sebenarnya langsung berhubungan dengan rakyat banyak. Karenanya, pihaknya dalam waktu dekat ini segera bertemu dengan eksekutif untuk menanyakan alasan atas pengeprasan tersebut.

  

"Jujur secara pribadi saya sangat prihatin dengan kebijakan ini. Padahal Jatim selama ini menjadi tulang punggung kebijakan nasional, mulai soal beras, kedelai, tebu, cengkeh dan masih banyak lagi. Termasuk soal daging. Tapi mengapa dalam RAPBD 2017 justru mendapat potongan sekitar 30 persen. Ini sangat tak manusiawi dan merugikan rakyat. Dan yang perlu saya tanyakan kemana arah kebijakan Gubernur dalam lima tahun kedepan ini,"tegas H.Rofik saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (25/11).  

   

Politisi asal Fraksi PPP tersebut menambahkan bahwa seharusnya dalam masalah ini, Pemprov Jatim mensupport agar beberapa dinas yang bersentuhan langsung dengan rakyat mendapat tambahan anggaran. Apalagi diketahui jika banyak sekali program-program yang dimiliki dinas-dinas  bersentuhan langsung dengan rakyat kecil seperti contoh dinas pertanian yang memberikan peralatan secara gratis kepada masyarakat termasuk bantuan ternak.

     

Komisi nya mengakui jika pemotongan anggaran banyak dilakukan di mitra kerjanya. Adapun alasan Pemprov Jatim mengalami devisit dalam RAPBD 2017 sebesar Rp500 miliar. Padahal, lanjutnya  hampir semua mitra kerja Komisi B sebagian besar programnya bersentuhan dengan rakyat. 

     

"Jadi kami akan berusaha keras agar anggaran dinas-dinas tersebut dikembalikan seperti tahun sebelumnya. Karenanya kalau hal ini diteruskan maka akan mengganggu kehidupan para petani," pungkas H.Rofik asal Dapil Jember dan Lumajang tersebut.(rofik)