Komisi B Jatim Sesalkan Pemotongan Anggaran 30 Persen Untuk SKPD Mitra

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi B DPRD Jatim merasa dikejutkan dengan dikeprasnya sejumlah anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan hingga 30 persen. Pasalnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang notabene mitra Komisi B ini langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.

H.Rofik Anggota Komisi B yang membidangi Perekonomian ini menegaskan jika dirinya tak habis pikir dengan pengeprasan sejumlah dinas yang sebenarnya langsung berhubungan dengan rakyat banyak. Karenanya, pihaknya dalam waktu dekat ini segera bertemu dengan eksekutif untuk menanyakan alasan atas pengeprasan tersebut.

"Jujur secara pribadi saya sangat prihatin dengan kebijakan ini. Padahal Jatim selama ini menjadi tulang punggung kebijakan nasional, mulai soal beras, kedelai, tebu, cengkeh dan masih banyak lagi. Termasuk soal daging. Tapi mengapa dalam RAPBD 2017 justru mendapat potongan sekitar 30 persen. Ini sangat tak manusiawi dan merugikan rakyat. Dan yang perlu saya tanyakan kemana arah kebijakan Gubernur dalam lima tahun kedepan ini,"tegas H.Rofik saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (25/11).

Politisi asal Fraksi PPP tersebut menambahkan bahwa seharusnya dalam masalah ini, Pemprov Jatim mensupport agar beberapa dinas yang bersentuhan langsung dengan rakyat mendapat tambahan anggaran. Apalagi diketahui jika banyak sekali program-program yang dimiliki dinas-dinas bersentuhan langsung dengan rakyat kecil seperti contoh dinas pertanian yang memberikan peralatan secara gratis kepada masyarakat termasuk bantuan ternak.

Komisi nya mengakui jika pemotongan anggaran banyak dilakukan di mitra kerjanya. Adapun alasan Pemprov Jatim mengalami devisit dalam RAPBD 2017 sebesar Rp500 miliar. Padahal, lanjutnya hampir semua mitra kerja Komisi B sebagian besar programnya bersentuhan dengan rakyat.

"Jadi kami akan berusaha keras agar anggaran dinas-dinas tersebut dikembalikan seperti tahun sebelumnya. Karenanya kalau hal ini diteruskan maka akan mengganggu kehidupan para petani," pungkas H.Rofik asal Dapil Jember dan Lumajang tersebut.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog