SURABAYA (Mediabidik) - Aliansi Pengasuh Muda Pondok Pesantren Indonesia(APMPPI) menyayangkan adanya isu SARA berkembang dalam pilkada di Indonesia salah satunya di Pilkada DKI.
Koordinator APMPPI, Muhammad Fawaid mengatakan belajar dari kasus pilkada DKI seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan KPU membuat koridor aturan jika agama dibawa dalam ranah politik.
"MUI seharusnya mengeluarkan fatwa yang tegas aturan-aturan jika agama digunakan dalam pilkada. Peristiwa isu SARA di DKI ke depan jangan sampai terjadi di daerah lain termasuk Jatim,"ungkap Pengasuh Ponpes Alkhodiri Jember ini saat ditemui di ruangannya,Kamis(14/10).
Pria yang juga anggota DPRD Jatim ini menilai MUI yang merupakan kumpulan para ulama dari berbagai aliran harusnya menjadi penyeimbang atau pemadam jika adanya isu SARA muncul dalam Pilkada.
"Waktu bacagub DKI Basuki Cahaya Purnama atau yang di sebut AHOK tersandung masalah Al Maidah dan MUI menegur Pak Ahok ini saya nilai agak terlambat. Seharusnya sudah sejak awal pendaftaran calon kepala daerah, MUI bersama KPU menentukan koridor-koridor batasan agar agama tak dibawa ke ranah politik," Pungkasnya. ( rofik)
Comments
Post a Comment