Skip to main content

Komisi C Jatim Dorong BUMD Lakukan Inovasi

SURABAYA (Mediabidik) - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta melakukan inovasi agar bisa berkembang dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). BUMD juga diminta tak selalu 'menyusu' pada APBD tapi justru menyumbang APBD Pemprov Jawa Timur. Bahkan di era globalisasi ini, BUMD diharapkan mampu bersaing dengan pihak swasta.
        
Menurut Anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi Keuangan Irwan Setiawan,SIP mengatakan pihaknya menilai positif rencana PT Panca Wira Usaha (PWU) yang merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Jatim untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol. PT PWU rencanannya akan menggarap proyek jalan tol dari Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 39 kilometer dengan menggandeng BUMN yakni PT Waskita Karya.

      
" Bagus rencana kerjasama itu. BUMD harus didorong melakukan inovasi agar asset dan keuntungannya berkembang dan menambah PAD untuk Pemprov. Saya dukung rencana PWU itu," terang irwansetiawan, Senin (3/10).

       
Politisi Asal Partai Fraksi PKS ini juga menyambut baik rencana PT PWU membangun jalan tol di Jawa Timur dengan menggandeng BUMN. Namun Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini belum bisa bicara lebih jauh karena manajemen PT PWU belum pernah membicarakan hal itu pada Komisi C.

       
Namun Irwan menyambut baik langkah inovatif yang dilakukan PT PWU tersebut. Pihaknya berharap seluruh BUMD memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk mengembangkan usaha. Irwan menyontohkan, PT PWU memproduksi sirup merk Siropen yang sangat legendaris. Tapi sayangnya, pemasarannya belum maksimal dan menyebar ke area Jawa Timur.

           
" Saya baru melihat Siropen ada di salah satu gerai rumah makan spesialis bebek goreng yang ada di Jatim Expo. Harusnya, pemasarannya lebih menyebar karena banyak masyarakat yang ingin menikmati sirup legendaris itu," beber politisi yang akrab disapa Kang Irwan saat di temui di ruang Fraksi.

      
Lebih jelas kang Irwan menandaskan  PT PWU juga memproduksi minuman mineral dengan merk S Water atau kependekan dari Siropen Water. Namun pemasaran minuman air mineral itu juga kurang berkembang. Bahkan dalam kegiatan di lingkungan Pemprov saja hampir tidak pernah menyajikan air mineral produksi BUMD Pemprov tersebut.

       
Menurut Irwan, seharusnya harus mulai mengganti air mineral merk pasaran dengan S Water yang notabene produksi sendiri, karena jelas hasil penjualannya akan kembali ke APBD pemprov. Kalau itu diterapkan di lingkungan Pemprov plus 38 pemkab dan pemkot pasti hasilnya akan maksimal.

       
"Saya berharap pemprov harus mulai memberi ruang untuk S Water dan Siropen dihidangkan di di acara resmi maupun kegiatan keseharian di lingkungan kerja Pemprov Jatim. Manajemen juga harus lebih menggencarkan sosialisasi dengan menggandeng media massa," pungkas Wakil Ketua Bapperda ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni