Komisi A Surabaya, Usulkan Perlunya Pembatasan Masa Tugas Lurah dan Camat

SURABAYA (Mediabidik) – Perlunya adanya aturan baru terkait pembatasan masa tugas Lurah dan Camat di kota Surabaya. Hal itu disampaikan  Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono atau yang akrab dipanggil Awi mengatakan, rotasi waktu kerja atau tour of duty para Lurah dan Camat sesuai usulan kalangan dewan sekitar 3 – 5 tahun.

"Memang ada (anggota dewan) yang usul 3 tahun  sampai 5 tahun. Maka kita kasih spare waktu 3- 5 tahun itu," terangnya

Adi mengatakan, adanya batasan masa kerja para pejabat di lingkungan Kecamatan dan kKelurahan, bertujuannnya agar leadership mereka bisa berkembang, sekaligus mempersempit terjadinya penyalahgunaan kewenangan."Karena hingga hari ini, masih banyak Lurah dan Camat berada di suatu tempat  9 – 11 tahun. Ini kan tidak sehat," paparnya

Menurutnya, pejabat terkait perlu suasana dan tempat baru agar kemampuannya lebih berwarna dan berkembang. Adi mengakui, integritas para Lurah dan Camat di kota surabaya hampir baik.

" Namun tetap membutuhkan pengawasan dari luar dan struktur yang lebih tinggi," katanya

Politisi PDIP ini menambahkan, kalangan dewan juga mengusulkan para  Lurah dan Camat sebelum menduduki jabatannnya terlebih dahulu mengenyam pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) pemkot Surabaya mengenai standar kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik."Selama ini tidak ada, seseorang dari jabatan Sekretaris Camat (Sekcam) bisa langsung jadi Camat," ungkapnya

Adi menegaskan, jika ada mekanisme harus mengikuti pendidikan sebelum menjadi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan, maka tidak ada jabatan yang dijabat secara otomatis dari jenjang dibawahnya. Ia mengungkapkan, perlunya mekanisme pendidikan ini, karena banyak laporan warga, bahwa Lurah dan Camat pelayanannya tak sesuai standar.

"Ada lurah yang memberi layanan ke warganya yang ingin membuka dokumen letter c, tapi di tempat lain justru lurahnya tak mengizinkan itu," ungkapnya

Wakil Ketua Komisi A ini menegaskan, dengan adanya standarisasi kebijakan mana yang bisa dan tiak dilakukan Lurah dan Camat, diharapkan seluruh persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan."Gak perlu sampai ke Balai kota , apalagi ke DPRD," jelas Pria yang akrab disapa Awi.

Pasalnya, menurut Adi, ke depan sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Camat diberi ruang untuk mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah.

" Di Surabaya kan sudah jalan, untuk perizinan dengan ukuran tertentu bisa diurus di kecamatan. Di situ kan butuh pengetahuan dan kecakapan," pungkasnya. (pan)