Waspadai Banjir Kiriman, Komisi E Jatim Himbau BPBD Siaga 24 Jam

SURABAYA (Mediabidik) - Luapan sungai bengawan Solo membuat beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi banjir. Ini merupakan peringatan bagi daerah lain, terutama yang dilalui Bengawan Solo, agar waspada dan menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu banjir melanda.

"Badan Penanganggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini harus siaga 24 jam. BPBD Jatim wajib melakukan koordinasi dengan BPBD setempat. Saya sudah mendapat informasi itu tadi siang ketinggian mencapai 1 meter," terang dr.Benjamin K.Mars saat di temui di ruang Fraksi Gerindra, Sabtu (1/10)

Anggota Komisi E ini menegaskan pihak Komisi E DPRD Jatim sudah melakukan kroscek untuk mengetahui kondisi di wilayah terdampak banjir. " Sudah sediakan makanan siap saji dan kid wear. Buffer stock ini cukup untuk memenuhi kebutuhan ribuan orang. Semua sudah dikirim oleh BPBD," terang Ketua Kesira Jatim tersebut.

Dr.Beny mengakui, BPBD telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana. "Jadi di semua daerah yang berpotensi bencana itu sudah ada buffer stock, yang cukup untuk ribuan orang. BPBD sudah melaksanakan preventive action," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyerukan agar dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial harus turun tangan. Pasalnya, setelah air banjir surut akan timbul masalah-masalah lain.

"Dinas Kesehatan harus melakukan koordinasi dengan rumah sakit. Setelah banjir, biasanya berbagai macam menyakit akan menyerang warga, seperti misalnya penyakit kulit dan diare. Nah, ini harus segera ditangani," terang dr,beny.

karena itu pihak Komisi E DPRD Jatim mengimbau BPBD Jatim agar waspada, terutama yang ada dilalui aliran Sungai Bengawan Solo. "Bojonegoro itu, kalau banjir kan selalu mengerikan. Namun kita tetap ingin, mudah-mudahan tidak terjadi di kota lain," pungkasnya.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog