SURABAYA (Mediabidik) - Masih belum maksimalnya pelayanan BLUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan dari kalangan wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim, karena DPRD Jatim menilai pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Jatim masih terkesan amburadul. Alasannya, BLUD yang ada di Jatim belum menunjukkan adanya kemandirian terlepas dari pembebanan APBD Jatim.
Agus Maimun Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi tentang Perekonomian mengatakan di Jawa Timur ada BLUD yaitu rumah sakit milik Pemprov yang hingga saat ini masih mendapat kucuran dana dari APBD.
"Seharusnya BLUD tersebut mampu mengelola keuangan sendiri tanpa ada subsidi dari APBD. Saya melihat Pemprov masih belum menata dengan baik pengelolaan BLUD di Jatim. Tujuan dibuat BLUD itu agar meringankan APBD kok ini masih mendapat suntikan,"ungkap Agus Maimun ini saat ditemui dikantornya, Sabtu (29/10)
Politisi Asal Fraksi PAN ini berharap sebelum ada BLUD baru, perlu ada penataan pengelolaan BLUD yang akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
"Tata dulu yang ada baru buat BLUD yang baru. Jangan menciptakan BLUD baru yang justru membebani APBD Jatim,"tandasnya. (rofik)
Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Comments
Post a Comment