Skip to main content

Dirut KBS Tolak Perintah Walikota

SURABAYA (Mediabidik) - Tindakan arogan kepala keamanan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menghalangi tugas dua orang pegawai Humas Pemkot Surabaya yang bernama Suyadi dan FX Ratno, Senin (3/10) saat mendapat tugas dokumentasikan kandang dan satwa yang ada di KBS Surabaya, penolakan tersebut atas perintah Aschta Nita Boestami Direktur Utama perusahaan Daerah Taman Satwa(PDTS), ironisnya tugas dokumentasi tersebut perintah langsung dari Walikota Surabaya.

" Saat kita mau masuk KBS kita dilarang oleh kepala keamanan, padahal saya sudah bilang dari Humas Pemkot Surabaya. Tapi tetap dilarang, katanya harus menggunakan surat tugas resmi, karena itu perintah langsung dari Dirut," terang Ratno, Senin (3/10).

Lanjut Ratno," Kita kalau mau masuk harus bikin surat resmi, saat akan pulang, kita dipanggil lagi sama kepala keamanan, katanya dirutnya sudah datang, tapi dia (Aschta) tetap tidak mau nemui, terpaksa kita pulang," pungkasnya.

Diwaktu bersamaan Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser menyayangkan atas tindakan arogansi tersebut, padahal mereka mengambil gambar kandang dan satwa atas perintah walikota untuk dokumentasi." Saya barusan tau soal itu. Dari laporan pak Edi, tidak seharusnya mereka (pihak KBS) berbuat seperti itu, karena itu tugas dari bu wali langsung, "tegasnya, Senin (3/10).

Lanjut Fikser," Mungkin ini juga salah saya, karena belum kordinasi dengan mereka (red-KBS) sebelumnya, coba nanti saya takordinasi dengan bu Aschta."tandasnya.

Sikap arogansi Kepala Keamanan PDTS KBS sangat disayangkan semua pihak, pasalnya Kebun Binatang Surabaya (KBS) merupakan perusahaan BUMD milik pemkot Surabaya, dibawah naungan Walikota Surabaya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah