Skip to main content

DPRD Jatim Minta Pemprov Perbanyak Waduk, Embung Atasi Banjir Sampang

SURABAYA (Mediabidik) - Wilayah yang  sering menjadi langganan banjir, selain dikarenakan letak geografis posisi Sampang tiga meter dibawah permukaan laut, infrastruktur penyerapan air di sampang juga sangat minim, untuk itu DPRD Jatim mendesak pembangunan penyerapan air dan perbanyak embung atasi banjir di Sampang.
  
Anggota Komisi E DPRD Jatim Badrut Tamam menegaskan banjir yang terjadi di Sampang tidak akan tuntas tanpa ada pembangunan infrastruktur untuk penyerapan air seperti Waduk, Embung dan Sudetan.
   
Politisi asal Madura ini menegaskan, pembangunan infrastruktur di sampang ini tidak bisa dituntaskan hanya dalam waktu satu tahun, untuk itu penganggarannya pun dengan sistem multiyears, setiap tahun dialokasikan sampai tuntas pembangunannya.
   
Ditegaskan Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini bahwa  untuk menyelesaikkan banjir di Sampang tidak hanya dengan pompa air. Pasalnya, sebagai daerah rendah dibawah permukaan laut, maka dibutuhkan waduk atau embung untuk menampung limpahan air.

Sementara saat ini Waduk Nipah tidak bisa menampung limpahan air baik dari curah hujan hingga luapan air laut. Karena itu dibutuhkan pembangunan waduk. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi banjir di Sampang.
  
"Memang untuk PAPBD 2016 ini hanya dialokasikan Rp50 miliar. Namun demikian kami berharap pada RAPBD 2017 nanti diusulkan pembangunan waduk untuk Sampang. Dengan begitu banjir tahunan yang menimpa Sampang segera disudahi," tegas Badrut Tamam saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (12/10). (rofik)
   

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...