SURABAYA (Mediabidik) - Pimpinan DPRD Jatim pesimis Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Perimbangan akan segera turun. Ini karena belum ada tanda-tanda ke arah sana, mengingat tax amnesty masih jauh dari harapan, sementara beban yang ditanggung APBN sangat berat dan butuh suntikan dana besar.
Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menegaskan sebelum ada hitam diatas putih, pihaknya pesimis jika pusat akan memberikan DAU dan Dana Perimbangan yang rencananya digunakan untuk menambah APBD 2017. Meski begitu pihak DPRD Jatim terus berupaya akan mendongkrak APBD 2017 yang sebelumnya dipathok oleh eksekutif sebesar Rp23,52 triliun.
"Kami pesimis DAU dan dana perimbangan akan segera cair. Pasalnya, saat ini pusat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menutupi APBN yang defisit. Sedang hasil tax amnesty sendiri masih belum jelas,"tegas Abdul Halim yang ditemui usai paripurna, Rabu ( 12/10) .
Pria yang akan maju Pilgub Jatim mendatang menambahkan, jika DAU dan Dana Perimbangan merupakan kewajiban yang harus diberikan pusat ke daerah. Untuk itu wajib bagi Pemprov Jatim untuk menagihnya.
"Sesuai dengan pertemuan dengan Kemenkeu dipastikan DAU dan Dana Perimbangan Jatim segera diberikan. Ini karena klaim pemerintah pusat telah berhasil dalam menjalankan tax amnesty dan menarik beberapa pajak. Dengan hasil ini diharapkan PAPBD 2017 dapat meningkat. Apalagi dalam melakukan perhitungan, Pemprov Jatim masih menggunakan hasil realisasi pendapatan yang lama yang tentunya terus bergerak setiap harinya," pungkas Ketua DPW PKB Jatim tersebut. (rofik)
Comments
Post a Comment