Komisi B Jatim Tolak Kebijakan Pusat Tutup 8 Pabrik Gula di jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Wacana Penutupan pabrik gula di Jawa Timur oleh Pemerintah Pusat mendapat kecaman dari anggota Komisi B DPRD Jatim, pasalnya mereka menuding pemerintah dengan sengaja membubarkan pabrik gula yang dianggap tidak menguntungkan dan lebih berpihak pada pabrik gula swasta. Selain itu ada indikasi untuk meningkatkan impor gula.

   

Kabil Mubarok Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim mengaku sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang akan menutup delapan pabrik gula yang rata-rata dikelola PTPN dengan alasan managemen amburadul.

Padahal kalau sebatas managemen cukup dengan dilakukan pergantian bukannya menutup. Kebijakan ini justru akan mematikan petani tebu yang ada di Jawa Timur, apalagi pemerintah pernah menggembar-gemborkan akan dilakukan revitalisasi.

   

"Saya khawatir apa yang dilakukan pemerintah pusat semata-mata untuk membelah pabrik gula swasta yang rencananya akan beramai-ramai berdiri di Jatim. Termasuk akan dibukanya impor besar-besaran di Jawa Timur. Karenanya kami akan terus mewaspadai aksi ini," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (15/10).

    

Politisi asal Fraksi PKB ini menegaskan bahwa bahkan saya melihat pemerintah sudah hilang ingatan disaat gembar-gembor akan dilakukan revitalisasi sejumlah mesin di sejumlah pabrik gula yang ada dibawah PTPN.

   

" Menurutnya (komisi B) Pemerintah Pusat menutup pabrik gula di Jatim sah-sah saja, asalkan dua atau tiga pabrik akibat kesulitan dana untuk revitalisasi. Karenanya jika penutupan dilakukan secara besar-besaran, maka perlu dicurigai," tegas Komandan Garda Bangsa PKB Jatim tersebut.

     

Untuk itu, Komisi yang membidangi Perekonomian ini akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Pusat pasca penutupan. Artinya, pihaknya tetap akan menolak berdirinya pabrik gula swasta dan impor gula.

  

"Kalau itu yang terjadi maka saya minta gubernur segera mengeluarkan Pergub yang intinya menolak pendirian pabrik gula swasta. Termasuk pelarangan bongkar muat gula impor di Jatim. Selain dilakukan penjagaan ketat disejumlah wilayah perbatasan antara Jatim dan Jateng," pungkasnya. 

    

Untuk diketahui bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi ketegangan antara PG swasta dan PTPN. Mereka saling tuding menelatarkan petani tebu akibat kebijakan PG swasta yang ditengarai menggiling raw sugar. Untuk menghindari permasalahan terjadi kembali, pihaknya minta ke pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakannya. (rofik)