SURABAYA (Mediabidik) - Keinginan pimpinan empat bupati Madura untuk membentuk Provinsi Madura tampaknya akan sulit terealisasi jika masalah kesejahteraan masyarakat Madura tidak dipikirkan. Hal ini diungkapkan oleh anggota komisi A DPRD Jatim Saifuddin Asmoro saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/10).
Politisi asal Bangkalan Madura ini mengatakan pada prinsipnya secara pribadi dirinya setuju Madura sebagai Provinsi, namun persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu.
"APBD empat kabupaten Madura kalau digabung tentunya belum cukup untuk sebuah Provinsi. Apalagi pendidikan bagi masyarakat di Madura masih di bawah. Terlebih lagi syarat untuk menjadi Provinsi itu harus ada 5 daerah pemekaran. Sedangkan Madura hanya bisa dibagi 4 daerah saja,"jelas politisi asal partai Gerindra ini.
Saifudin Asmoro justru menyebut beberapa pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan Madura untuk kepentingan sesaat."Mereka hanya menimbulkan wacana-wacana saja. Tapi tak pernah direalisasikan. Mereka-mereka yang mengaku sebagai tokoh-tokoh Madura yang menyuarakan Provinsi Madura hanyalah berwacana saja. Coba cek dan turun ke lapangan bagaimana kondisi masyarakat Madura sesungguhnya. Janganlah membuat wacana yang mengarah untuk kepentingan tertentu,"jelasnya.
Soal pertemuan para empat kepala daerah yang akan membentuk Provinsi Madura, Saifudin Asmoro memastikan para kepala daerah tersebut hanya dimanfaatkan tokoh-tokoh Madura yang tak tahu kondisi masyarakat Madura.
"Coba itu bupati Bangkalan tak hadir cuma diwakili wabupnya. Sampang begitu juga yang diwakili asistennya saja. Ini berarti belum mewakili kesepakatan kepala daerah. Tak mudah membuat provinsi,"imbuhnya.
Ditambahkan oleh Saifudin Asmoro, seharusnya saat ini para pencetus atau tokoh Madura yang menginginkan Madura menjadi Provinsi, memikirkan masyarakat Madura untuk bisa maju dan meningkat perekonomiaanya terutama tingkat pendidikannya. (rofik)
Comments
Post a Comment