Skip to main content

Pimpinan Dewan Dorong Potensi PAD Dieksplorasi Lagi

SURABAYA (Mediabidik) - Agar dapat menambah alokasi dana dalam Rancangan-APBD 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan untuk lebih mengeksplorasi semua  potensi yang ada sehingga dapat menaikkan penghasilan. Dengan begitu, PAD diharapkan dapat naik antara 5-10 persen.
         
Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Alokasi Sementara (KUA-PPAS) sudah disepakati legislatif dan eksekutif. Mengingat KUA-PPAS melalui kajian yang relevan oleh eksekutif.
       
kalau nanti dalam pertengahan pembahasan ada perkembangan naik/turun terhadap pembahasan KUA-PPAS, maka pihaknya menyerahkan kepada Komisi C untuk melakukan kajian. "Komisi C akan terus melakukan kajian apakah alokasi dana sudah riil, atau ada tambahan PAD," tegas politisi asal Partai Demokrat saat di temui di fruang kerjanya,Kamis (6/10).
     
karena itu pimpinan Dewan mendorong Komisi C agar melakukan pengkajian yang mendalam terhadap potensi pendapatan. SKPD yang selama ini menjadi sumber-sumber pendapatan, Komisi C dapat mengajak dialog.
      
"Saya normatif saja menunggu kajian Komisi C, apakah sudah mendekati realita yang ada.  Insya Allah APBD stabil, tidak terkepras," ucapnya. 
       
Ditegaskan politisi asli Madura tersebut bahwa Pemanggilan SKPD tentunya juga memperhatikan pendapat dari pakar ahli, karena kajian mempertimbangkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak turunnya daya beli masyarakat.
       
"Apa yang disampaikan KUA PPAS oleh eksekuti bisa mendekati realita. Saya kira bisa bertambah, kalau pengurangan pasti tidak," paparnya.
       
Mantan ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim tersebut menilai minimnya PAD juga dapat disebabkan adanya permainan finance kendaraan bermotor. Pihak finance sengaja menunda penyetoran pajak, meskipun kendaraan sudah laku.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni