Skip to main content

Ketua DPP LDII Akui Anggotanya Jadi Korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi

SURABAYA (Mediabidik) - Korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ternyata bukan hanya dari masyarakat biasa saja. Bahkan ormas Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengakui dua anggotanya pernah menjadi korban penipuan Dimas Kanjeng.
        
Ketua DPP LDII, Chriswanto Santoso mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian anggotanya yang tertipu Dimas Kanjeng. " Yang jelas anggotanya menjadi korban karena masalah ekonomi, saya mendapatkan laporannya seperti itu, tapi jumlahnya masih belum tahu pasti," kata Chriswanto saat  jumpa pers  jelang  Munas LDII,  di kantor DPW LDII Jatim.
        
Chriswanto menambahkan, mereka tergiur iming-iming Dimas Kanjeng yang dapat menggandakan uang dengan cepat, karena motif ekonomi. "Jadi bukan karena alasan agama, karena Dimas Kanjeng itu tidak bisa baca Al Qur'an," ujar Chriswanto.
        
Anggota dewan pakar MUI Jatim tersebut tidak dapat memberi fatwa apakah Dimas Kanjeng sesat atau tidak. Mengingat fatwa sesat atau tidak adalah domain ketua MUI. Hanya saja persoalan ini akan dibawa ke Munas LDII pada 8-10 November 2016 di Jakarta.
         
Chriswanto pesimis bahwa korban paling banyak dari kalangan cedekiawan dan orang mampu. Namun mayoritas korban penipuan dengan iming-iming cepat memiliki uang banyak adalah masyarakat menengah ke bawah.
       
"Kalau orang menengah keatas dan cendekiawan saya nilai sedikit menjadi korban. Itupun tidaklah berpengaruh, karena masih memiliki suport lainnya yang dimilikinya," ucapnya.
        
Mantan ketua DPW LDII Jatim tersebut mengakui selama ini penipuan selalu menggunakan kedok agama agar mudah dipercaya. Maka untuk menangkal akan lahirnya korban penipuan kembali, diperlukan rasionalisasi agama dan ekonomi.
        
"Persoalannya adalah masyarakat ingin mendapatkan ekonomi, namun dengan cara irasional. Maka fundamental ekonomi masyarakat harus dibangun, "pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...