Skip to main content

Pedagang Wonokromo Ragukan Penuntasan Korupsi PDPS oleh Kejari Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Sikap pesimistis para pedagang Pasar Wonokromo terkait pengusutan kasus korupsi yang ada didalam tubuh PD Pasar selama ini, menimbulkan sikap apatis para pedagang terhadap penegakan hukum selama ini dalam menuntaskan korupsi yang ada di perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Surabaya.

Pasalnya korupsi di BUMD milik Pemkot Surabaya ini disinyalir sudah lama terjadi dari Dirut Nartiyan sampai Bambang Parikesit dan semuanya di era Samba Prawira sebagai Badan Pengawas (Bawas), ironisnya hingga detik ini belum ada penyelesaian terkait kasus tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Busyiri selaku Kordinator Pedagang Pasar (KPP) Wonokromo yang juga menjabat sebagai Pengurus Kumpulan Pedagang Pasar Se-surabaya (KPPS) sie Humas dan Hukum.

"Mulai jaman Direktur utamanya Nartiyan(Muhammad Nartiyan,red) sampai Pak Bambang(Bambang Parikesit,red) kasus dugaan korupsi di PD Pasar tak pernah selesai, semua terjadi di era Samba Prawira sebagai Bawas.  Dulu kita pernah laporkan masalah tersebut baik di kepolisian maupun kejaksaan, semua barang bukti sudah kita serahkan, namun belum ada tindak lanjutnya, alasan data nya hilang dan penyelidikan tak diteruskan," ungkap Busyiri saat ditemui, Kamis (20/10). 

Ia menambahkan, sekarang ini, muncul lagi kasus penyelewengan dana pasar yang tidak disetorkan oleh oknum pegawai PD Pasar Surya. Jumlah dana yang diselewengkan, menurut Busiri, relatif kecil dibanding kasus dugaan korupsi yang pernah terungkap sebelumnya. Memang nampak pihak kepolisian dan kejaksaan saling berlomba untuk mengusut dengan memeriksa jajaran direksi PD Pasar Surya hingga para staffnya dan pedagang. Namun lagi - lagi kasus dugaan korupsi ini, tetap terlihat samar. sehingga dirinya bersama para pedagang lainnya, khususnya pedagang pasar Wonokromo merasa apatis terhadap kinerja para penegak hukum. 

"Kita para pedagang sempat mendapat panggilan dari Kejaksaan untuk menjadi saksi, tapi para pedagang memilih tidak datang. lalu tim kejaksaan mendatangi beberapa pedagang untuk dimintai keterangan. ya kita berikan. cuman pertanyaannya buat apa pemeriksaan itu, toh pada akhirnya kasusnya di tutup dan tidak ada kelanjutannya. Sekarang pedagang apatis, kalau tidak ada bukti penahanan tersangka," cetusnya. 

Busyiri mengapresiasi sikap tegas Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang sebelumnya sempat apriori terhadap kinerja PD Pasar Surya dengan berbagai persoalan korupsi. Namun Walikota bisa berbuat apa, ketika kasus tersebut di abaikan oleh pihak penegak hukum. 

"Saya setuju dengan Bu Risma yang menyatakan percuma 'gonta-ganti' pimpinan, kalau kasus korupsinya tak bisa dihentikan. kuncinya adalah para penegak hukum yang harus bersikap tegas dengan menjebloskan tersangka, agar muncul efek jera," tegasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...