Komisi A Jatim Gagas Pembangunan Gedung Baru BNNP di Jalan Sukomanunggal

SURABAYA (Mediabidik) - Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dalam peredaran narkoba setelah provinsi Jawa Barat membuat pihak Dewan Jatim melalui komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan Komisi A DPRD Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menggagas pembangunan gedung BNNP. Dimana alokasi pembangunan gedung BNNP yang ada di Jl Sukomanunggal diatas lahan seluas 3000 m2 milik Kementrian Keuangan yang telah dihibahkan.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan jika pihaknya bersama BNNP berjuang untuk segera membangun lahan tersebut yang diperkirakan anggarannya mencapai Rp 35 miliar yang ditopang APBD Jatim dan APBN.

"Dimana kami dari APBD Jatim bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Sementara sisanya dialokasikan lewat APBD Jatim,"tegas Fredy saat di temui di kantornya, Kamis (3/8).

Politisi asal Partai Golkar Jatim ini mengaku pihaknya mendukung pembangunan gedung tersebut. Pasalnya gedung BNNP Jatim saat ini sangat tidak layak, karena ada di perkampungan. "Terkadang mereka melakukan pertemuan di malam hari. Apalagi jika ada temuan. Sehingga selain kantornya di perkampungan jelas akan mengganggu masyarakat," tegasnya.

Apalagi, tambahnya posisi Jatim di urutan kedua setelah Jabar dalam peredaran narkoba 900.000 kasus yang terjaring. Untuk itu dibutuhkan gedung yang signifikan dan mampu dibuat untuk melakukan koordinator.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog