Skip to main content

Komisi A Jatim Gagas Pembangunan Gedung Baru BNNP di Jalan Sukomanunggal

SURABAYA (Mediabidik) - Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dalam peredaran narkoba setelah provinsi Jawa Barat membuat pihak Dewan Jatim melalui komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan  Komisi A DPRD Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menggagas pembangunan gedung BNNP. Dimana alokasi pembangunan gedung BNNP yang ada di Jl Sukomanunggal diatas lahan seluas 3000 m2 milik Kementrian Keuangan yang telah dihibahkan.
     
Menurut Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan jika pihaknya bersama BNNP berjuang untuk segera membangun lahan tersebut yang diperkirakan anggarannya mencapai Rp 35 miliar yang ditopang APBD Jatim dan APBN.
      
"Dimana kami dari APBD Jatim bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Sementara sisanya dialokasikan lewat APBD Jatim,"tegas Fredy  saat di temui di kantornya, Kamis (3/8).
     
Politisi asal Partai Golkar Jatim ini mengaku pihaknya mendukung pembangunan gedung tersebut. Pasalnya gedung BNNP Jatim saat ini sangat tidak layak, karena ada di perkampungan. "Terkadang mereka melakukan pertemuan di malam hari. Apalagi jika ada temuan. Sehingga selain kantornya di perkampungan jelas akan mengganggu masyarakat," tegasnya.
    
Apalagi, tambahnya posisi Jatim di urutan kedua setelah Jabar dalam peredaran narkoba 900.000 kasus yang terjaring. Untuk itu dibutuhkan gedung yang signifikan dan mampu dibuat untuk melakukan koordinator.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama