Khofifah Minta Semua Pihak Tak Pecah Belah Kyai-Kyai Jelang Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Jelang pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang para kyai harus bisa ikut mencairkan suhu politik yang mulai memanas dan para kyai harus bersatu jangan sampai terpecah belah oleh keinginan untuk kepentingan semata. Hal ini ditegaskan Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial RI saat menjawab pertanyaan wartawan seputar restu kyai-Kyai padanya untuk maju sebagai cagub Jatim.

"Gus Sholah, kyai Asep apa bukan kyai.? Tolong jangan bentur-benturkan para kyai. Saya sangat menghormati para kyai, jangan memaksakan semua satu warna. Ukhtila fii rahmatin uswatun itu yang diajarkan Rasulullah," kata Khofifah disela-sela acara Holaqoh Kebangsaan, Senin malam (15/8).

karenanya perempuan yang juga Menteri Sosial RI ini, meminta jangan memecah belah para Kyai. Sementara itu terkait pencalonannya sebagai cagub, Khofifah mengaku sudah melakukan pendekatan dengan partai.

"Pendekatan partai sudah, saya berharap nanti kita akan turun bareng untuk membangun Jatim. Saya tidak ingin menjadikan partai hanya sebagai kendaraan saja. Tapi membangun Jatim bersama, jika beriringan, kebersamaan, ayo cari format," ungkap Khofifah.

Dirinya meyakini jika sejalan pasti partai-partai juga menjalin komunikasi dengan presiden.

"Saya akan membawa mandat presiden, apapun keputusan presiden saya patuh," tegasnya

Namun Khofifah menolak menjawab saat ditanya kabar akan melakukan deklarasi sebagai cagub pada bulan November mendatang.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog