Skip to main content

Surabaya Segera Implementasikan Mall Pelayan Publik

SURABAYA (Mediabidik) - Kedatangan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan), Diah Natalisa di kota Surabaya didampingi tiga staffnya kembali meninjau fasilitas Pelayanan Publik. 

Mereka diterima sekaligus didampingi Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan, Asisten Wali Kota II, M.Taswin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk), Sunarto Wardoyo dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eko Agus Supiadi. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan), Diah Natalisa mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mengecek sekaligus menguatkan komitmen ibu wali kota dan semua pimpinan OPD terkait penerapan konsep mall pelayanan publik. 

"Kami ingin Surabaya segera mengimplementasikan konsep mall pelayan publik agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus segala bentuk layanan perizinan maupun non perizinan di satu tempat dan alhamdulilah Pemkot mendukung penuh konsep ini" kata Diah di Gedung Siola Lantai II, Sabtu (5/8/2017). 

Sedari awal, lanjut Diah, konsep mall layanan publik ini, mengacu pada praktek negara-Georgia yang menjadi negara pertama dalam melaksanakan pelayan masyarakat terpadu satu atap dan sudah diakui oleh negara-negara internasional.

Melihat kondisi pelayanan publik di Georgia yang begitu apik, maka pihaknya akan menerapkan di dua kota yakni Jakarta dan Surabaya dengan alasan dua kota ini merupakan locus atau tempat dilakukannya survei yang sudah dilakukan oleh word bank dalam rangka pemeringkatan financial manager assement. 

"Saya rasa Surabaya dan Batam yang terlebih dahulu dijadikan pilot project ketimbang Jakarta, karena di bulan Oktober nanti akan ada pergantian Gubernur," ujarnya.

Surabaya dipilih sebagai pilot project karena Kemenpan menilai sebagian besar konsep yang sudah dipraktekkan Surabaya selaras dengan keinginan, pemikiran dan visi misi dari Kemenpan. 

"Saya berharap agar pengimplemtasian mall pelayanan publik segera terwujud," terang perempuan yang juga saudara kandung Kapolri Tito Karnavian tersebut. 

Ditanya alasan mengapa memilih Surabaya sebagai pilot project mall pelayanan publik, Diah menuturkan torehan prestasi Surabaya dari segi pelayanan terhadap masyarakatnya harus diakui jempol. 

"Tahun 2014 pada saat kami menggagas kompetisi inovasi pelayan publik, Surabaya berhasil mendapat apresiasi Top 9 dengan meluncurkan Surabaya Single Window (SSW)," ungkap Mantan Koordinator Kopertis Wilayah II pada Kementerian Ristek Dikti ini. 

Selain membahas konsep mall pelayanan publik, Kemenpan juga berencana mendesain fasilitas publik yang sifatnya teknis. "Di bulan agustus ini kami akan melakukan rapat secara intens baik di Jakarta maupun Surabaya untuk membuat time frame terkait konsep tata ruang dan konsep yang bakal hadir di dalam Gedung Siola ini. 

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan menambahkan, sebenarnya, untuk saat ini konsep mall pelayanan publik sudah dijalankan tinggal menambah satu hingga dua layanan agar lebih komprehensif. Dengan kata lain, pihak Pemkot sudah memiliki konsep dan desain seperti layanan berbentuk food court di lantai atas, kemudian untuk co-work space sudah disiapkan. 

"Jadi tidak hanya layanan tetapi juga cakupan layanan yang lain termasuk pemenuhan kebutuhan pemohon," tegas Hendro. 

Dalam mempersiapkan mall pelayanan publik, sambung Hendro, pihaknya sudah menyiapkan semua infrastruktur termasuk dalam menunjang dari segi SDM dan integrasi sistem. 

"Kita sudah mengintegrasikan sistem, kemudian dari SDM sudah dilakukan pelatihan-pelatihan termasuk penyiapan operator dan insyallah dalam waktu dekat ini sudah berjalan," jelasnya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni