Skip to main content

BK nilai Kebijakan Pimpinan Sudah Benar

SURABAYA (Mediabidik) - Kebijakan Ketua DPRD Surabaya tentang larangan kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan Surabaya, yang tidak hadir dalam acara HUT DPRD kota Surabaya ke-2, masih terus dipersoalkan.

Karena kebijakan berupa sanksi larangan kunker ini berimbas kepada sekitar 15 anggota dewan dari berbagai fraksi, termasuk Baktiono wakil Ketua BK DPRD Surabaya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Baktiono menganggap jika kebijakan larangan kunker dianggapnya tidak berdasar. Bahkan dinilai menghalangi hak anggotanya. Pernyataan ini juga diamini Anugrah Ariyadi anggota Komisi D asal PDIP.

Sayangnya, pendapat kedua anggota dewan ini dimentahkan oleh Minum Latif Ketua BK DPRD Surabaya, yang menyatakan bahwa kebijkan Ketua dan unsur pimpinan lainnya dinilainya sudah benar. 
 
"Apa yang sudah dilakukan Ketua itu sudah benar, karena niatnya untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dewan, artinya niat ketua itu sudah baik, harusnya seluruh anggota merespon dengan baik pula," jawabnya saat di konfimasi via ponselnya. Selasa (23/8/2017)

Tidak hanya itu, anggota dewan asal PKB yang pernah menjabat Camat di Kota Surabaya ini juga menegaskan jika apa yang sudah diterapkan oleh ketua dan pimpinan lainya merupakan kebijakan dan itu diperbolehkan.

"Ini menyangkut kebijakan, Ketua dan pimpinan lainnya boleh menerapkan kebijakan itu, jadi jangan dikaitkan dengan pijakan hukumnya," tandasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni