Komisi A Minta Pemprov Bedakan Ruang Tahanan Narkoba dan Kriminal

SURABAYA (Mediabidik) - pasca pemberian tanah di wilayah Sukomanunggal, Surabaya barat yang di hibahkan oleh Kementrian Keuangan kepada BNNP Jatim di sambut positif oleh Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, alasannya selama ini Lapas Narkoba yang ada di Jatim tempatnya kurang luas dan tidak sesuai dengan pamdal keamanan.

Menurut Hartoyo Anggota komisi A menjelaskan pihaknya dalam hal ini komisi A langsung mengajak hearing pasca pemberian lahan untuk lapas narkoba dengan BNNP Jatim karena hal ini harus segera di lakukan pembangunan secepatnya mengingat tempat lapas yang ada saat ini kurang luas dan di area perkampungan.

"Dengan adanya lahan baru di daerah Sukomanunggal nantinya segera di bangun karena korban narkoba di Jatim sangat banyak, apalagi Jatim menempati urutan ke dua di indonesia peredaran narkoba setelah Jawa Barat," terang Hartoyo saat di temui di ruang Fraksi Demokrat, Senin, (7/8).

politisi Demokrat yang mengaku kelahiran surabaya ini juga menghimbau kepada Pemprov Jatim untuk membedakan pembangunan ruang tahanan yang ada di Lapas Sukumanunggal nanti, sebab saat ini antara tahanan narkoba dan tahanan kriminal jadi satu sehingga peredaran narkoba justru banyak beredar di lapas tersebut.

"Tahanan narkoba itu adalah korban dari penyalagunaan, jadi harus di sendirikan dan perlu di bina dan rehabilitas," jelas Mantan ketua Fraksi Partai Demokrat.

Maka itu, dengan adanya pembangunan lapas khusus narkoba yang baru nanti diharapkan bisa mengentas para korban narkoba, mengingat mereka korban narkoba sedang sakit dan harus di sembuhkan sehingga bisa memperkecil angka korban penyalagunaan narkoba di Jawa Timur.( Rofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog