Skip to main content

Masuki Batas Akhir Pekerjaan, Pemkot Belum Eksekusi Bangunan Milik Nurlena

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun sudah terbit surat peringatan bantuan penertiban (Bantib) ke tiga dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya belum juga berani melakukan eksekusi bangunan gudang seluas 310 m2 di jalan Ngagel no 141 Surabaya.

Padahal batas ahkir dari pekerjaan tersebut sampai ahkir Oktober dan akan diresmikan walikota Surabaya Tri Risma Harini pada tanggal 11 November 2017 mendatang, tepatnya puncak peringatan Hari Pahlawan.

Suwandi Kasubag barang milik negara (BMN) balai besar wilayah sungai (BBWS) Brantas ketika dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya sudah kita kirim tiga kali peringatan dan itu sudah jadi kewenangan pemkot untuk eksekusi. 

" Sebenarnya itu, kalau sudah ada aturan mereka sudah keliru. Dan sudah kita kasih peringatan tiga kali,"terang Wandi, Kamis (31/8).

Suwandi juga menambahkan soal status tanah itu milik Balai Besar Brantas karena itu masuk stren sungai. 

" Kalau ditarik sesuai aturan lima puluh meter dari tepi sungai dan itu sudah keliru, "jelasnya. 

Dia melanjutkan, ya namanya manusia seperti itu, karena punya kemanusiaan sosial. Apalagi sekarang ditunggangi oleh LSM. 

" Lah itulah masalahnya, kecil malah jadi besar. Kita kan niatnya bangun untuk kepentingan umum, dan itulah kendala-kendalanya,"pungkasnya. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni