Skip to main content

Dianggap Tidak Patuh, Puluhan Anggota DPRD Gagal Laksanakan Kunker

SURABAYA (Mediabidik) – Lantaran tidak hadir dalam acara HUT DPRD kota Surabaya ke-2, Sabtu (19/8) malam kemarin, puluhan anggota DPRD kota Surabaya tidak mendapatkan tanda tangan 4 unsur pimpinan dewan.

Informasi yang berkembang saat ini, ada beberapa anggota DPRD Surabaya yang protes terkait hal tersebut, pasalnya agenda kunjungan kerja (Kunker) yang akan dilaksanakan para anggota dewan sangat urgent, karena ada satu diantaranya menyangkut agenda partai.

"Peringatan Ketua itu mereka pikir guyonan seperti sebelumnya, begitu sekarang diterapkan mereka pada complain dan kelimpungan, dan alasannya macam-macam.Tapi rata-rata dapat undangan tujuh belasan dikampungnya,"terang sumber internal DPRD kota Surabaya yang tidak mau disebutkan jati dirinya, Senin (21/8).

Masih menurut sumber, memang kami yang hadir tidak, kan posisi semua sama," Artinya sama-sama punya konstituen, sikap ketua itu sudah benar. Lah wong sudah diwarning sebelumnya,"paparnya.

Sementara Baktiono anggota Komisi B asal PDIP yang tercatat tidak hadir dalam acara HUT DPRD mengatakan, bahwa sanksi tidak ditandatanganinya permohonan kunjungan kerja oleh unsur pimpinan dewan itu sama sekali tidak berdasar, dan tidak masuk dalam aturan di Tatib.

"Apa dasarnya tidak menandatangani, cantolan hukumnya ada apa tidak, apa ada juga di aturan Tatib, kami ini tidak hadir karena ada kegiatan lain di luar yang menyangkut masyarakat juga, harusnya unsur pimpinan tidak bersikap seperti itu," keluhnya.

Dia mengatakan jika anggota Komisi B termasuk jumlah yang terbanyak, karena lebih dari separo anggota tidak hadir dalam acara tersebut." Kalau kurang dari separo, harusnya semua tidak bisa berangkat kunjungan, apa mereka yang berangkat itu bisa mewakili atas nama komisi. Itu juga harus dipertimbangkan, saya minta BK untuk segera menindaklanjuti persoalan ini," tandasnya.

Untuk diketahui, DPRD Surabaya dua hari yang lalu menggelar acara HUT ke 2 Anggota DPRD Surabaya periode 2014- 2019 di halaman parkir gedung DPRD Surabaya dengan acara Sinau Bareng dengan Cak Nun bersama Kiai Kanjeng.

Kabar yang diperoleh media ini, Armuji Ketua DPRD Surabaya sebelumnya sudah memperingatkan, agar seluruh anggota hadir di acara. Yang tidak hadir, maka agenda kunjungannya tidak akan ditandatangani.(pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni