Tahun Ini, Pemkot Surabaya Akan Tanggung Biaya Pemakaman Bagi Warga Miskin

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU) milik pemkot Surabaya banyak dikeluhkan banyak warga, khususnya warga miskin. Oleh sebab itu Pemerintah kota Surabaya akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi warga miskin. 

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Selasa (22/8) mengungkapkan, program sosial tersebut dilaksanakan, karena selama ini warga miskin merasa keberatan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan saat ada keluarganya meninggal dunia.

"Anggarannya tak cukup Rp.200 ribu, untuk retribusi galian dan pemeliharaan, seperti ketentuan pemerintah kota," terangnya.

Pasalnya, menurut Politisi PDIP ini kenyataan di lapangan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya tersebut untuk membeli perlengkapan, seperti papan, batu nisan, upah penggali makam dan sebagainya."Total mengeluarkan Rp. 800 ribu untuk keluarga miskin  yang meninggal," katanya.

Agustin menambahkan, bantuan tersebut diberikan, karena warga miskin yang rata-rata  tak mempunyai penghasilan tetap, kemudian hidupnya susah, dana sebesar Rp. 800 ribu untuk pemakaman dianggap memberatkan."Makanya,  pemerintah kota lewat pembahasan KUA PPAS 2017 perubahan mengangarkan melalui belanja program," jelas perempuan yang akrab disapa Titin.

Ia menambahkan, anggaran pemakaman gratis bagi keluarga miskin pada tahun ini untuk 5 bulan ke depan. Jika pada tahun lalu, jumlah orang yang meninggal dunia di Kota Surabaya sebanyak 900 orang. Agustin memperkirakan dari jumlah itu sekitar 10 persen adalah keluarga miskin."Kalau 10 persen saja, yang dicover sekitar 80-an," papar Agustin.

Agustin mengatakan, karena program ini baru permulaan, dalam KUA PPAS 2017 perubahan, pemerintah kota mengalokasikan dana sekitar Rp. 280 juta. "80 orang (meninggal) dikalikan 5 bulan dikalikan 800 ribu," tandasnya.

Mekanisme untuk mendapatkan biaya pemakaman gratis, pihak keluarga meminta surat keterangan tak mampu (SKTM) kepada RT, RW kemudian diteruskan ke kelurahan atau kecamatan hingga Dinas Sosial."Begitu tak mampu berdasarkan SKTM langsung dimabil alih Dinsos," katanya.

Agustin menegaskan, bantuan sosial tersebut tidak berupa uang, namun belanja program yang ditangani Dinas Sosial. Ia berharap, mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat bagi warga yang kondisinya berada di garis kemiskinan."Nanti akhir tahun akan kita evaluasi, dan ada penambahan pada APBD 2018," pungkasnya. (pan)