Skip to main content

Tahun Ini, Pemkot Surabaya Akan Tanggung Biaya Pemakaman Bagi Warga Miskin

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU) milik pemkot Surabaya banyak dikeluhkan banyak warga, khususnya warga miskin. Oleh sebab itu Pemerintah kota Surabaya akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi warga miskin. 

 Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Selasa (22/8) mengungkapkan, program sosial tersebut dilaksanakan, karena selama ini warga miskin merasa keberatan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan saat ada keluarganya meninggal dunia.

 "Anggarannya tak cukup Rp.200 ribu, untuk retribusi galian dan pemeliharaan, seperti ketentuan pemerintah kota," terangnya.

Pasalnya, menurut Politisi PDIP ini kenyataan di lapangan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya tersebut untuk membeli perlengkapan, seperti papan, batu nisan, upah penggali makam dan sebagainya."Total mengeluarkan Rp. 800 ribu untuk keluarga miskin  yang meninggal," katanya.

Agustin menambahkan, bantuan tersebut diberikan, karena warga miskin yang rata-rata  tak mempunyai penghasilan tetap, kemudian hidupnya susah, dana sebesar Rp. 800 ribu untuk pemakaman dianggap memberatkan."Makanya,  pemerintah kota lewat pembahasan KUA PPAS 2017 perubahan mengangarkan melalui belanja program," jelas perempuan yang akrab disapa Titin.

Ia menambahkan, anggaran pemakaman gratis bagi keluarga miskin pada tahun ini untuk 5 bulan ke depan. Jika pada tahun lalu, jumlah orang yang meninggal dunia di Kota Surabaya sebanyak 900 orang. Agustin memperkirakan dari jumlah itu sekitar 10 persen adalah keluarga miskin."Kalau 10 persen saja, yang dicover sekitar 80-an," papar Agustin.

Agustin mengatakan, karena program ini baru permulaan, dalam KUA PPAS 2017 perubahan, pemerintah kota mengalokasikan dana sekitar Rp. 280 juta. "80 orang (meninggal) dikalikan 5 bulan dikalikan 800 ribu," tandasnya.

Mekanisme untuk mendapatkan biaya pemakaman gratis, pihak keluarga meminta surat keterangan tak mampu (SKTM) kepada RT, RW kemudian diteruskan ke kelurahan atau kecamatan hingga Dinas Sosial."Begitu tak mampu berdasarkan SKTM langsung dimabil alih Dinsos," katanya.

Agustin menegaskan, bantuan sosial tersebut tidak berupa uang, namun belanja program yang ditangani Dinas Sosial. Ia berharap, mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat bagi warga yang kondisinya berada di garis kemiskinan."Nanti akhir tahun akan kita evaluasi, dan ada penambahan pada APBD 2018," pungkasnya. (pan)








Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
206 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
74 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more