Skip to main content

Tahun Ini, Pemkot Surabaya Akan Tanggung Biaya Pemakaman Bagi Warga Miskin

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU) milik pemkot Surabaya banyak dikeluhkan banyak warga, khususnya warga miskin. Oleh sebab itu Pemerintah kota Surabaya akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi warga miskin. 

 Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Selasa (22/8) mengungkapkan, program sosial tersebut dilaksanakan, karena selama ini warga miskin merasa keberatan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan saat ada keluarganya meninggal dunia.

 "Anggarannya tak cukup Rp.200 ribu, untuk retribusi galian dan pemeliharaan, seperti ketentuan pemerintah kota," terangnya.

Pasalnya, menurut Politisi PDIP ini kenyataan di lapangan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya tersebut untuk membeli perlengkapan, seperti papan, batu nisan, upah penggali makam dan sebagainya."Total mengeluarkan Rp. 800 ribu untuk keluarga miskin  yang meninggal," katanya.

Agustin menambahkan, bantuan tersebut diberikan, karena warga miskin yang rata-rata  tak mempunyai penghasilan tetap, kemudian hidupnya susah, dana sebesar Rp. 800 ribu untuk pemakaman dianggap memberatkan."Makanya,  pemerintah kota lewat pembahasan KUA PPAS 2017 perubahan mengangarkan melalui belanja program," jelas perempuan yang akrab disapa Titin.

Ia menambahkan, anggaran pemakaman gratis bagi keluarga miskin pada tahun ini untuk 5 bulan ke depan. Jika pada tahun lalu, jumlah orang yang meninggal dunia di Kota Surabaya sebanyak 900 orang. Agustin memperkirakan dari jumlah itu sekitar 10 persen adalah keluarga miskin."Kalau 10 persen saja, yang dicover sekitar 80-an," papar Agustin.

Agustin mengatakan, karena program ini baru permulaan, dalam KUA PPAS 2017 perubahan, pemerintah kota mengalokasikan dana sekitar Rp. 280 juta. "80 orang (meninggal) dikalikan 5 bulan dikalikan 800 ribu," tandasnya.

Mekanisme untuk mendapatkan biaya pemakaman gratis, pihak keluarga meminta surat keterangan tak mampu (SKTM) kepada RT, RW kemudian diteruskan ke kelurahan atau kecamatan hingga Dinas Sosial."Begitu tak mampu berdasarkan SKTM langsung dimabil alih Dinsos," katanya.

Agustin menegaskan, bantuan sosial tersebut tidak berupa uang, namun belanja program yang ditangani Dinas Sosial. Ia berharap, mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat bagi warga yang kondisinya berada di garis kemiskinan."Nanti akhir tahun akan kita evaluasi, dan ada penambahan pada APBD 2018," pungkasnya. (pan)








Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more