Skip to main content

Dampak OTT, Program SMS Di Surabaya Terbengkalai

SURABAYA (Mediabidik) - Diduga dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) 5 orang petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II oleh tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu terkait punggutan liar (pungli) program sertifikasi massal swadaya (SMS) disalah satu wilayah di Surabaya. 

Akibat terbongkarnya kasus tersebut, program sertifikasi massal swadaya yang ada di tiap-tiap kelurahan yang ada di Surabaya jadi terbengkalai alias mandek, salah satunya kelurahan Sumberejo Surabaya. 

Seperti yang disampaikan Lurah Sumberejo kecamatan Pakal Surabaya ketika ditanya berhentinya program tersebut mengatakan, saya nggak tau karena petugas dari BPN ngak pernah ada yang kesini,

" Sejak adanya pergantian orang -orang baru, terus SK nya juga nggak ada yang kesini. Ya sampai saat ini, kira-kira setelah lebaran, "ungkap Lurah Sumberejo, Senin (28/8). 

Dia menambahkan, kalau wilayah Sumberejo kordinatornya pak Junaedi, cuman sampai saat ini nggak pernah kesini, ngak pernah menghubungi dan nggak ada petugas yang kesini. 

" Biasanya tiap Rabu kesini, sampai saat ini, kita disini juga menunggu kepastian dari BPN, "pungkasnya. 

Sementara, berdasarkan informasi dari petugas BPN I jalan Puspa Raya Citra Land Surabaya Edi Susilo ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, coba tanyakan ke kordinatornya, karena dia yang bertanggung jawab. 

" Yang jadi kordinator siapa?. Karena dia yang bertanggung jawab,"ucapnya. 

Ketika ditanya tentang informasi adanya pergantian petugas BPN, Edi membenarkan, dari 20 pejabat BPN 14 diganti baru,

" Kalau begitu sabar menunggu, karena dari 20 pejabatnya 14 diganti baru, " jelasnya. 

Perlu diketahui, program sertifikasi massal swadaya yang dicanangkan Menteri Agraria Sofyan Jalil di tiga kota besar diantaranya Jakarta, Surabaya dan Batam sebagai percontohan bakal gagal terrealisasi, pasalnya semenjak adanya kasus OTT oleh 5 orang petugas BPN Surabaya II oleh  Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya membuat trauma petugas BPN. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni