Skip to main content

PPP Jatim Bantah Beri Dukungan Ke Khofifah Di Pilgub Jatim 2018

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer membantah jika partainya sudah memberikan dukungan kepada Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jatim 2018.

Saat ditemui di gedung DPRD Jatim, jalan Indrapura, Rabu (16/8) Musyafak Noer mengatakan sampai detik ini pihaknya belum memutuskan dukungan kepada salah satu calon.

"Akhir bulan, baru kami buka pendaftaran sehingga belum ada rekomendasi apapun" jelasnya.

Diungkapkan oleh Musyafak, dirinya mengakui jika saat ini muncul di masyarakat dua calon yaitu Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa. "Lihat saja nanti sapa yang mendaftar" sambungnya.

Ketika dikonfirmasi apakah Khofifah lakukan lobi-lobi ditingkat DPP PPP, Musyafak memastikan hal tersebut tak mungkin." Kalau urusan di DPP PPP justru yang sering lakukan lobi itu Gus Ipul. Khofifah tidak pernah sama sekali," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu petinggi DPP Partai Nasdem Hasan Aminuddin membeberkan ada lima parpol yang akan berkoalisi mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Lima parpol tersebut antara lain Gerindra, PPP, Nasdem, Hanura dan partai Golkar.

"Partai Hanura melalui korwilnya Farid Al Fauzi menyatakan dukungan ke Khofifah, beberapa petinggi Partai Golkar, begitu juga petinggi PPP di DPR RI sudah menyampaikan ke saya untuk mendukung Khofifah dan Partai Gerindra juga akan mendukung ketum Muslimat tersebut,"jelasnya. ( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni