PPP Jatim Bantah Beri Dukungan Ke Khofifah Di Pilgub Jatim 2018

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer membantah jika partainya sudah memberikan dukungan kepada Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jatim 2018.

Saat ditemui di gedung DPRD Jatim, jalan Indrapura, Rabu (16/8) Musyafak Noer mengatakan sampai detik ini pihaknya belum memutuskan dukungan kepada salah satu calon.

"Akhir bulan, baru kami buka pendaftaran sehingga belum ada rekomendasi apapun" jelasnya.

Diungkapkan oleh Musyafak, dirinya mengakui jika saat ini muncul di masyarakat dua calon yaitu Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa. "Lihat saja nanti sapa yang mendaftar" sambungnya.

Ketika dikonfirmasi apakah Khofifah lakukan lobi-lobi ditingkat DPP PPP, Musyafak memastikan hal tersebut tak mungkin." Kalau urusan di DPP PPP justru yang sering lakukan lobi itu Gus Ipul. Khofifah tidak pernah sama sekali," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu petinggi DPP Partai Nasdem Hasan Aminuddin membeberkan ada lima parpol yang akan berkoalisi mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Lima parpol tersebut antara lain Gerindra, PPP, Nasdem, Hanura dan partai Golkar.

"Partai Hanura melalui korwilnya Farid Al Fauzi menyatakan dukungan ke Khofifah, beberapa petinggi Partai Golkar, begitu juga petinggi PPP di DPR RI sudah menyampaikan ke saya untuk mendukung Khofifah dan Partai Gerindra juga akan mendukung ketum Muslimat tersebut,"jelasnya. ( rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog