Skip to main content

Sering Kebanjiran, Warga Waduk Sepat Datangi Balai Kota

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan warga yang tinggal di lingkungan sekitar waduk sepat, menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (18/8). Mereka adalah warga dari tiga RT di RW 5 Kelurahan Lidah Kulon yang selama ini terkena dampak langsung dari tinggal di dekat waduk. 

Warga diterima Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widiyanto, Kepala Bagian Hukum, Ira Tursilowati dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Eddy Chrisjanto di ruang sidang Sekda di Balai Kota Surabaya.

Ketua RT 2 RW 5, Sujono mewakili warga mengatakan, warga yang tinggal di RT 2, RT 1 dan RT 5 di lingkungan RW 5 Kelurahan Lidah Kulon merupakan warga yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan waduk. Imbasnya, warga seringkali kebanjiran, utamanya di musim hujan. Karenanya, mereka ingin menyampaikan uneg-uneg kepada Wali Kota Tri Rismaharini untuk segera dilakukan pengerjaan saluran air. 

"Berkaitan dengan pengerjaan saluran, kami mohon kepada bu wali agar sauran di lingkungan RT 2 segera dikerjakan. Kalau memang bisa segera dikerjakan, ya mohon segera dikerjakan. Karena ini berdampak pada banjir di lingkungan kami," ujar Sujono yang lantas diamini warga.

Pernyataan senada disampaikan perwakilan warga RT 05 RW 05, Gendut. Dia mengatakan, wilayahnya selama ini menjadi langganan banjir karena kondisi geografisnya yang rendah. Dan itu berdampak pada kerusakan rumah dan jalan yang berlubang. Karenanya, dirinya bersama warga yang terkena dampak langsung dari banjir, mendatangi Balai Kota. 

"Warga dari RW 5 mendatangi Pemkot agar segera menormalisasi saluran supaya tidak terdampak banjir lagi. Dengan adanya pertemuan ini harapannya bisa segera. Kami terketuk untuk menyampaikan ini ke Pmekot karena selama ini ada warga di sana yang mengatasnamakan terkena banjir, padahal bukan karena wilayahnya di atas," jelas Gendut. 

Lurah Lidah Kulon, Budi Santoso yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, warga yang datang ke Balai Kota adalah warga RT 1, RT 2 dan RT 5. Menurutnya, wilayah tiga RT tersebut memang menempel di selatan waduk sepak (RT 5), lalu RT 2 berada di selatan RT 5 dan RT 1 berada di sebelah timur RT 2. "Salurannya yang di RT 2 akan dinormalisasi. Dulu sempat ada yang menolak karena tanahnya mereka. Setelah diberi pemahaman, yang bersangkutan sudah rela," jelas Budi Santoso. 
    
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot intinya sama dengan warga. Yakni agar bagaimana tidak banjir dan ada saluran. "Untuk yang berkaitan langsung dengan waduk akan segera diperbaiki. Intinya, sisi hukum biar berjalan, dan untuk pembangunan biar berjalan. Insya Allah mulai minggu depan kami mulai turun ke sana," jelas Eri Cahyadi.  

Kedatangan warga tersebut, sambung Eri, juga membuat Pemkot bisa memetakan warga di lingkungan mana yang berkaitan langsung dengan waduk. Sebab, selama ini juga ada warga dari RT lain yang juga menyampaikan aspirasi serupa. Karenanya, Eri meminta bantuan dari lurah dan juga warga untuk bersinergi bersama. "Kalau sudah tahu warga yang terdampak langsung, kami yakin berjalan. Minggu depan kami akan turun ke sana, nyusun DED dan akhir bulan bisa pelaksanaan. Kami minta tolong pak lurah dan juga warga mendampingi," sambung dia.(pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni