Skip to main content

Ketua PD Satria Jatim Kutuk Keras Pidato Provokasi Viktor Bungtilu

SURABAYA (Mediabidik) - Protes pernyataan Ketua Fraksi Nasdem RI, Victor Bungtilu Laiskodat saat pidato di depan umat nasrani di NTT terus mengalir. Kali ini Pengurus Daerah (PD) Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Jatim mengutuk keras pidato ketua Fraksi Nasdem DPR RI karena bernada provokatif.

Ketua PD Satria Jatim, Abdul Halim menegaskan, sebagai wakil rakyat seharusnya ketua fraksi Nasdem tersebut tidak menghasut masyarakat dan mendiskreditkan beberapa partai yang jelas bernada fitnah.

Anggota DPRD Jatim tersebut mengaku bahwa dirinya dan kader Satria mengutuk keras pidato Victor di depan umat nasrani. Apalagi yang bersangkutan dengan jelas, menuding kami dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN dituding akan mendirikan negara khilafah dengan menolak Perpu No 2/2017.

"Sebagai wakil rakyat seharusnya dia tidak berpidato provokatif yang justru akan memecah NKRI," pungkas politisi asal Parta Gerindra tersebut, dikonfirmasi, Jumat (4/8)

Untuk itulah, pria yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim akan mengerahkan seluruh PC Satria se-Jatim untuk terus mengawal proses hukum terhadap Victor. Menyusul telah dilaporkannya yang bersangkutan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu oleh PP Satria, Pemuda Demokrat, PKS dan PAN.

"Kami akan terus mengawal proses hukum tehadap Ketua Fraksi Nasdem DPR RI. Jika sampai Mabes Polri tidak segera menindaklanjuti, maka kami akan melaporkannya ke Polda Jatim," tegasnya.

Karena itu, pihaknya minta aparat keamanan untuk memproses laporan tersebut. Hal ini penting sebagai pembelajaran jika setiap pejabat boleh berbicara asalkan sesuai fakta. Apalagi di depan masyarakat yang terkesan provokatif dan bisa menimbulkan perpecahan di NKRI yang dicintai. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni