Skip to main content

Ketua PD Satria Jatim Kutuk Keras Pidato Provokasi Viktor Bungtilu

SURABAYA (Mediabidik) - Protes pernyataan Ketua Fraksi Nasdem RI, Victor Bungtilu Laiskodat saat pidato di depan umat nasrani di NTT terus mengalir. Kali ini Pengurus Daerah (PD) Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Jatim mengutuk keras pidato ketua Fraksi Nasdem DPR RI karena bernada provokatif.

Ketua PD Satria Jatim, Abdul Halim menegaskan, sebagai wakil rakyat seharusnya ketua fraksi Nasdem tersebut tidak menghasut masyarakat dan mendiskreditkan beberapa partai yang jelas bernada fitnah.

Anggota DPRD Jatim tersebut mengaku bahwa dirinya dan kader Satria mengutuk keras pidato Victor di depan umat nasrani. Apalagi yang bersangkutan dengan jelas, menuding kami dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN dituding akan mendirikan negara khilafah dengan menolak Perpu No 2/2017.

"Sebagai wakil rakyat seharusnya dia tidak berpidato provokatif yang justru akan memecah NKRI," pungkas politisi asal Parta Gerindra tersebut, dikonfirmasi, Jumat (4/8)

Untuk itulah, pria yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim akan mengerahkan seluruh PC Satria se-Jatim untuk terus mengawal proses hukum terhadap Victor. Menyusul telah dilaporkannya yang bersangkutan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu oleh PP Satria, Pemuda Demokrat, PKS dan PAN.

"Kami akan terus mengawal proses hukum tehadap Ketua Fraksi Nasdem DPR RI. Jika sampai Mabes Polri tidak segera menindaklanjuti, maka kami akan melaporkannya ke Polda Jatim," tegasnya.

Karena itu, pihaknya minta aparat keamanan untuk memproses laporan tersebut. Hal ini penting sebagai pembelajaran jika setiap pejabat boleh berbicara asalkan sesuai fakta. Apalagi di depan masyarakat yang terkesan provokatif dan bisa menimbulkan perpecahan di NKRI yang dicintai. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...