Banggar DPRD Jatim Beri Catatan Pemprov Pada PAPBD 2017

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah Gubernur Jawa Timur menyampaikan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyampaikan pendapatnya bahwa Raperda perubahan APBD Provinsi Jatim 2017 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi dan fraksi, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Melalui juru bicara Banggar, Yusuf Rohana di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (14/8) mengatakan, terkait perubahan APBD 2017 terdapat penambahan maupun pengurangan pada belanja perangkat daerah, untuk itu banggar berharap bahwa penambahan maupun pengurangan belanja tersebut. Agar betul - betul memperhatikan kebutuhan riil bagi perangkat daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan urgensinya.

Catatan kedua yaitu, kenaikan belanja Rp 2 Triliun lebih pada perubahan APBD 2017. Apakah dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan menyentuh kepentingan masyarakat atau tidak. Kemudian apakah dipergunakan untuk belanja pembangunan fisik. Karena perubahan APBD tidak boleh dipergunakan atau menghindari untuk membiayai pembangunan yang sifatnya fisik. "Untuk itu kepada komisi diharapkan agar mencermati penggunaan belanja daerah pada perubahan APBD 2017 ini," ujarnya.

Ketiga Banggar mendukung, rencana penganggaran untuk belanja TPP Guru dan gaji pegawai administrasi PNSD pelimpahan dari Kab/kota ke Provinsi sebesar Rp 116 Miliyar. Dengan demikian diharapkan dengan penganggaran tersebut dapat mengurangi permasalahan yang timbul akibat pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi.

"Dengan adanya masukan tersebut pihak eksekutif segera melakukan proses pembahasan, Sehingga hasil PAPBD 2017 dapat diselesaikan tepat waktu, serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Jatim,"ujar Yusuf yang juga politisi asal Fraksi PKS Jatim ini. (Rofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog