Skip to main content

Komisi E Jatim Dorong Masyarakat Sukseskan Program Imunisasi Campak dan Rubella

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi E DPRD Jawa Timur yang menangani Kesehatan mendorong masyarakat untuk turut serta dalam program imunisasi nasional, terutama dalam penanggulangan penyakit campak dan rubella. Pasalnya dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mencatat masih sedikit anak yang sudah mendapatkan imunisasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochamad Eksan.

Eksan mengatakan, imunisasi campak dan rubella ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat. Karena itu, semua pihak harus mendukung program imunisasi nasional ini. Karena di dalam hadist jelas tertulis "Muslim yang kuat lebih baik, dari pada muslim yang lemah".

"Seharusnya segala imunisasi untuk anak ini kita dukung, karena konsteksnya agar semua anak dan balita kita memiliki anti bodi dalam melakukan aktifitas. Generasi sehat jauh lebih baik dari pada generasi sakit. Semua imunisasi ini merupakan ikhtiar untuk menciptakan generasi sehat," ujar Eksan, Senin (21/8).

Mengenai adanya penolakan yang terjadi pada imunisasi rubella di beberapa pondok pesantren di Jatim, hingga menimbulkan keengganan orangtua melakukan imunisasi rubella, politisi asal Partai Nasdem tersebut mengakui hal itu merupakan hak mereka dan harus dihormati. 

QNamun, dirinya mengingatkan mereka yang menolak tidak boleh mengajak orang lain untuk tidak melakukan imunisasi pada anak-anaknya. Dirinya juga menjelaskan, kepastian akan kandungan dalam imunisasi adalah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Tetapi saya meyakini, pasti pemerintah sudah melakukan kajian tentang keamanan dan keabsahan vaksin sebelum dibagikan ke masyarakat," tegas Wakil Sekretaris PCNU Jember tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim, Kohar Hari Santoso mengakui, ada beberapa kelompok yang belum paham tentang imunisasi campak dan rubella. Mereka terkesan menolak. Masyarakat menganggap penyakit yang sering disebut gabaken ini, telah dianggap biasa. Tetapi setelah diberikan penjelasan mengenai pentingnya imunisasi terhadap penyakit yang menyerang anak usia sekolah ini. Mereka pun sadar.

"Total sasaran kami yaitu 8.468.603 jiwa anak umur 9-15 tahun. Kami tidak bisa menghitung secara pasti, sudah berapa yang terjangkit di Jatim. Sebab, ada yang sakit campak tapi tidak lama. Dan, ada pula yang diperiksa ternyata ada rubellanya," kata Kohar. 

Imunisasi ini sendiri, menurut Kohar adalah upaya Pemprov Jatim dalam memblokade penyakit rubella. Dimana tingkatan menularnya cukup tinggi. "Ini jadi program prioritas kemenkes. Karena sudah 141 negara melakukan imunisasi rubella, dan kita termasuk yang terlambat," bebernya. 

Data yang dimiliki Dinkes, kendati tidak ada data akuratnya. Hasil laboratorium yang masuk menyebutkan, pada 2015 jumlah kasus diambil spesimen serum sebanyak 1.625, suspek campak 158 dan rubella 525. Setahun berikutnya, dari 1.439, yang campak 101 dan rubella 188. Jumlah tersebut terus menurun di 2017, dari 1004, campak sebanyak 239 dan rubella 58. Sedangkan pengidap paling banyak pada anak usia 5-9 tahun. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni