Skip to main content

Realisasikan Zona Pariwisata, Bantuan Sumur Bor di Pedesaan Hingga Sekolah Gratis

SURABAYA (Mediabidik)  – Program Pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata  masih kurang serius dilakukan oleh dinas pariwisata Jawa Timur, hal ini terlihat masih banyak tempat-tempat wisata yang kurang tersentuh oleh pemerintah, padahal kalau pemerintah serius mau melakukan peningkatan tempat wisata yang ada di daerah maka bisa menambah PAD daerah tersebut dan otomatis perekonomian masyarakat di sana meningkat.

Giyanto Anggota DPRD Jatim asal PDIP mengatakan sebenarnya persoalan yang terjadi di Jawa Timur khususnya di daerah pesisir, DI zona pariwisata perlu diadakan pelatihan terhadap  sumber daya manusia mengingat mereka saat ini kurang di perhatikan pemerintah dalam mengembangkan usaha terutrama para UKM nhya untuk meningkatkan wirausaha nya.

"Sebagai wakil rakyat merasa terpanggil untuk menggerakan masyarakat yang disana untuk berkembang, mengingat mereka adalah konstituennya dan ini mereka keluhkan keika saya melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat,"terang Giyamto saat di temui di ruang kerjanya, Kamis ( 17/8).

Sementara itu persoalaan musim kemarau yang sering di keluhkan masyarakat yang ada di daerah Ngawi, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek masih sulitnya mendapat air untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka sangat berharap bantuan dari pemrintah untuk membuat sumur bor, yang dirasa sulit di jangkau untuk mendapatkan air baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan pertanian.

"Keberdaan sumur bor sangat di perlukan sehingga hal ini bisa membantu masyarakat dalam menggunakan air untuk kebutuhan dan bisa mengairi area sawah pertaniaannya, mengingat saat  ini ketika musim kemarau tiba maka akan dipastikan terjadi kekeringan,"ucapnya.

Sedangkan persoalan peralihan sekolah SMA/SMK yang sedang diambil oleh pemerintah provinsi masih terkesan carut marut terkait  aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Terutama untuk uang pembayarana yang terjadi pada sekolah swasta sehingga ini sangat memberatkan pihak orang tua.

"Para orang tua merasa keberatan kepada pihak sekolah, karena pada saat SMA/SMK dikelola pemerintah kabupaten/Kota mereka tidak membayar, namun pasca peralihan wewenang sekolah sekarang mewajibkan para orang tua untuk membayar SPP," terang Giyato yang juga duduk di komisi C DPRD Jatim yang menangani Keuangan tersebut.

Karena itu sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya masyarakat untuk duduk di gedung dewan Jatim, dirinya bertekat dan tetap mengupayakan kepada pemerintah agar memperhatikan sektor-sektor yang hingga kini masih di resahkan oleh masyarakat sana, seperti bantuan sumur bor, peningkatan pariwisata dan bantuan sekolah gratis bagi sekolah SMA/SMK yang ada di daerah pemilihannya. (rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni