Skip to main content

Realisasikan Zona Pariwisata, Bantuan Sumur Bor di Pedesaan Hingga Sekolah Gratis

SURABAYA (Mediabidik)  – Program Pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata  masih kurang serius dilakukan oleh dinas pariwisata Jawa Timur, hal ini terlihat masih banyak tempat-tempat wisata yang kurang tersentuh oleh pemerintah, padahal kalau pemerintah serius mau melakukan peningkatan tempat wisata yang ada di daerah maka bisa menambah PAD daerah tersebut dan otomatis perekonomian masyarakat di sana meningkat.

Giyanto Anggota DPRD Jatim asal PDIP mengatakan sebenarnya persoalan yang terjadi di Jawa Timur khususnya di daerah pesisir, DI zona pariwisata perlu diadakan pelatihan terhadap  sumber daya manusia mengingat mereka saat ini kurang di perhatikan pemerintah dalam mengembangkan usaha terutrama para UKM nhya untuk meningkatkan wirausaha nya.

"Sebagai wakil rakyat merasa terpanggil untuk menggerakan masyarakat yang disana untuk berkembang, mengingat mereka adalah konstituennya dan ini mereka keluhkan keika saya melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat,"terang Giyamto saat di temui di ruang kerjanya, Kamis ( 17/8).

Sementara itu persoalaan musim kemarau yang sering di keluhkan masyarakat yang ada di daerah Ngawi, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek masih sulitnya mendapat air untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka sangat berharap bantuan dari pemrintah untuk membuat sumur bor, yang dirasa sulit di jangkau untuk mendapatkan air baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan pertanian.

"Keberdaan sumur bor sangat di perlukan sehingga hal ini bisa membantu masyarakat dalam menggunakan air untuk kebutuhan dan bisa mengairi area sawah pertaniaannya, mengingat saat  ini ketika musim kemarau tiba maka akan dipastikan terjadi kekeringan,"ucapnya.

Sedangkan persoalan peralihan sekolah SMA/SMK yang sedang diambil oleh pemerintah provinsi masih terkesan carut marut terkait  aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Terutama untuk uang pembayarana yang terjadi pada sekolah swasta sehingga ini sangat memberatkan pihak orang tua.

"Para orang tua merasa keberatan kepada pihak sekolah, karena pada saat SMA/SMK dikelola pemerintah kabupaten/Kota mereka tidak membayar, namun pasca peralihan wewenang sekolah sekarang mewajibkan para orang tua untuk membayar SPP," terang Giyato yang juga duduk di komisi C DPRD Jatim yang menangani Keuangan tersebut.

Karena itu sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya masyarakat untuk duduk di gedung dewan Jatim, dirinya bertekat dan tetap mengupayakan kepada pemerintah agar memperhatikan sektor-sektor yang hingga kini masih di resahkan oleh masyarakat sana, seperti bantuan sumur bor, peningkatan pariwisata dan bantuan sekolah gratis bagi sekolah SMA/SMK yang ada di daerah pemilihannya. (rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama