Skip to main content

Nasib Tak Jelas, Guru GTT Mojokerto Mengeluh ke Fraksi PKS DPRD Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam rangka jaring aspirasi yang diselenggarakan oleh F-PKS DPRD Jatim tiap bulan, kali ini sejumlah guru GTT dari Mojokerto mengadukan nasibnya. Di hadapan para anggota fraksi PKS DPRD Jatim para guru GTT tersebut bisa terwakili dalam menyampaikan aspirasinya. 

Adapun beberapa aspirasi yang di sampaikan perwakilan guru GTT asal Mojokerto tersebut mengenai Ketidakpastian status. Salah satu yang hadir, mencontohkan bahwa dirinya sudah 13 tahun menjadi GTT, sampai sekarang tidak jelas bagaimana status kedepannya. Kemudian  Perlakuan yang kurang manusiawi, khususnya dalam sistem pengupahan, dimana para guru GTT dibayar per-jam, bukan per-bulan, dengan nilai kisaran 30.000 hingga 50.000 per jam pelajaran.

Sementara jatah jam mengajar juga tidak pasti setiap bulannya. Ketika ada udzur mengajar, meskipun karena sakit, maka guru GTT tidak memperoleh bayaran.
Selanjutnya dari sejumlah GTT yang ada, belum separuh yang memiliki NUPTK, yang merupakan syarat untuk pelatihan peningkatan kualitas maupun program-program lain.
  
Ketua F -PKS DPRD Jatim Ir.Yusuf Rohana dalam menerima para keluhan guru  tersebut berjanji akan menyampaikan segala uneg- uneg para guru GTT asal mojokerto tersebut.

" Aspirasi para guru GTT asal Mojokerto ini selanjutnya akan di tindak lanjuti oleh anggota F- PKS yang duduk di Komisi E yang membidangi Pendidikan," terang Ustad Yusuf, Selasa (22/8).

Ditambahkan yusuf Rohana dari aspirasi para guru GTT tersebut langsung di diskusikan dengan para anggota nya yakni Artono Komisi E dan Jakfar Trikuswahyono Komisi A. Selanjutnya, masih terang Yusuf Rohana, dari diskusi yang dilakukan selama kurang lebih 1.5 jam, diperoleh kesimpulan, agar para guru GTT kab Mojokerto membuat draft usulan yang lebih sistematis untuk dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur.   

" Aspirasi tersebut akan diusulkan agar ada kategori baru dan status baru bagi sebagian guru GTT yang memenuhin syarat, agar statusnya meningkat menjadi Guru Tetap non PNS. Sehingha mereka bisa bekerja penuh waktu, dan mendapatkan gaji bulanan minimal setara UMR setempat," pungkas Anggota Komisi B ini. (rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more