Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Golkar melalui Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan atau jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang APBD tahun anggaran 2020, Kamis (31/10) mengklarifikasi atas tanggapan yang disampaikan fraksinya tentang penggunaan APBD Kota Surabaya, yang sebelumnya disuarakan melalui pandangan umum fraksi Partai Golkar tentang penggunaan dana APBD yang digunakan untuk pencitraan wali Kota.

Dalam interupsinya saat rapat paripurna tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni mengatakan bahwa pihaknya ingin mengklarifikasi atas pandangan umum soal citra diri yang disampaikan kemarin itu telah keliru diterima oleh wali kota Surabaya.

"Jadi poin dari pandangan umum fraksi partai Golkar dalam pandangan umum kemarin itu adalah bahwa sembilan tahun masyarakat Surabaya mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota itu akan menjadi tinta emas sejarah kota Surabaya. Akan tetapi pada tahun depan itu kita sudah memasuki pada tahun pilkada maka, kami meminta komitmen wali kota agar menjaga APBD ini tidak digunakan. Atau tidak menjadi jembatan bagi pertarungan kontestasi," ujarnya pria yang akrab disapa Toni ini.

Lebih lanjut Toni mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak mengkritisi wali kota soal citra diri, akan tetapi ia ingin mengingatkan bahwa agar nantinya tidak terjadi abuse of power.

"Soal citra diri wali kota itu keliru. karena apa masyarakat berhak mengetahui kinerja wali kota dan wakil wali kotanya dan kepala OPD yang dianggap berprestasi. Tetapi kami mensinyalir  berdasarkan temuan lapangan kami bahwa pada akhir-akhir ini releas-reales itu hanya menyangkut salah satu kepala OPD. Karena itu kami mengingatkan mumpung itu semua belum terjadi. sehingga nanti agar tidak terjadi abuse of power dikemudian hari. Jadi itu klarifikasi kami" tegasnya. (pan)

Foto : Ketua fraksi Golkar DPRD kota Surabaya Arif Fathoni


Post a Comment