Skip to main content

Risma Kembali Lakukan Rotasi dan Promosi 21 Pejabat Struktural

SURABAYA (Mediabidik) - Mutasi pejabat kembali terjadi di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Sehari setelah peringatan HUT Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia. Sebanyak 21 pejabat dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jumat (18/8/2017). Ini adalah kali kedua mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya di bulan Agustus. Mutasi sebelunya terjadi pada 4 Agustus silam. 

Dari 21 pejabat yang dilantik tersebut, rinciannya berdasarkan eselon, 15 orang satu orang pejabat eselon IV B, tiga orang pejabat eselon IV A dan tiga orang pejabat eselon III B.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan, mutasi pejabat ini rutin dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada pejabat yang mendapat kenaikan jabatan (promosi) dan ada pejabat yang digeser/dirotasi dengan pejabat lainnya. Pertimbangannya, demi melakukan penyegaran. "Ada yang naik, ada yang bertukar tempat. Saya berpesan tolong dijaga dengan baik amanah ini. Jangan berpikir bekerja untuk diri sendiri, tetapi berpikirlah bekerja untuk masyarakat. Saya akan terus memonitor," ujar wali kota.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa lepas. Karenanya, selagi mendapat amanah jabatan, harus dimaksimalkan untuk memberikan yang terbaik. Sebab, tidak sedikit orang yang menginginkan bisa bekerja di Pemkot Surabaya. "Kalau diberi amanah, tolong dimaksimalkan. Jangan main-main dengan jabatan. Coba disyukuri apa yang dimiliki karena di luar sana ada banyak (orang) yang sulit nyari kerja," sambung wali kota.

Wali kota yang telah meraih banyak penghargaan ini menegaskan, prosesi pelantikan di mana pejabat yang dilantik diambil sumpahnya didampingi rohaniawan, bukanlah tanpa maksud. Namun, itu mengandung pesan kuat bahwa siapapun yang dilantik harus menyadari, mereka berucap sumpah jabatan dengan atas nama Tuhan. "Ini pertanggungjawabannya kepada Tuhan, bukan kepada saya. Karena itu, kita harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri," sambung wali kota yang semasa muda hobi naik gunung ini.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi menambahkan, dari 21 pejabat yang dilantik tersebut, untuk pengangkatan dalam jabatan struktural, ada tiga orang sekretaris kecamatan, satu orang kepala UPTD, dua orang kepala seksi kecamatan, delapan orang sekretaris kelurahan, dua orang kepala seksi kelurahan dan lima orang Kasubag TU Puskesmas. "Dari 21 orang yang dimutasi ini, dua orang mendapatkan promosi dan selebihnya rotasi," ujar Mia.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni