Awal Oktober Pemkot Surabaya Buka Lowongan CPNS

SURABAYA (Mediabidik) - Bagi lulusan sarjana sesuai bidang keahlian, jika berminat bisa mendaftar sebagai CPNS Pemkot Surabaya. Sekitar awal Oktober akan dibuka pendaftaran CPNS. Lowongan pegawai Pemkot Surabaya itu bahkan mencapai 987 lowongan.

"Itu masih usulan kami ke pusat. Apakah nanti disetujui semua atau tidak, kami belum tahu. Saya berharap disetujui karena formasi CPNS ini menjadi kebutuhan pegawai saat ini," kata Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi, Jumat (13/9/2019).

Ratusan lowongan CPNS tersebut sebenarnya bukan murni CPNS. Namun juga termasuk lowongan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Yakni pegawai setara PNS namun tidak berhak atas fasilitas pensiun.

Pegawai kontrak pemerintah atau P3K ini diperuntukkan bagi mereka yang honorer atau GTT. Kebanyakan usia mereka sudah berusia di atas 35 tahun. Jadi P3K dikhususkan bagi honorer yang saat ini bekerja di lingkungan pemerintahan.

Mereka berkesempatan mendaftar sebagai P3K dengan kesejahteraan setara PNS. "Sama harus melalui seleksi dan tes masuk. Tak bisa meski honorer bisa diangkat pegawai langsung," kata Mia.

BKD Kota Surabaya saat ini sudah mengajukan usulan fomasi CPNS dan P3K. Kecenderungannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lowongan guru atau tenaga pendidikan lebih besar.

Mia merinci ada 987 formasi CPNS sekaligus P3K yang sudah diajukan ke BKN. Jumlah ini lebih besar dibanding dengan penerimaan CPNS tahun lalu. CPNS 2018 dibuka lowongan sebanyak 513 formasi.

Mia memberikan bocoran bahwa guru SD termasuk yang paling banyak dibutuhkan tahun ini. Berikut detail formasi CPNS dan P3K yang diajukan ke pusat.

- Tenaga Kesehatan 241

- Tenaga Pendidikan 583

- Tenaga Teknis 163

Informasi yang diterima, peserta seleksi CPNS dan PPPK (P3K) Tahun 2019 ini seluruh Indonesia akan mencapai 5,5 juta. Formasi P3K dibuka khusus bagi tenaga honorer.

Sejumlah lowongan P3K itu di antaranya jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

Seperti tahun lalu, akan ada tahapan umum pendaftaran SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional). Semua melalui online. Pendaftaran dapat diakses melalui tautan resmi situs http://sscn.bkn.go.id.

Mia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai upaya dan modus penipuan berkedok CPNS. Dijamin tidak ada satu pun yang bisa menitipkan pelamar CPNS. Tes dengan sistem komputer CAT dengan hasil nilai terpampang di layar saat itu juga. (pan)

Foto : Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog