Skip to main content

Ngak Usah Nunggu Risma, Fraksi PAN Usul Pelantikan Ketua Dewan Dipercepat

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Surabaya mengusulkan, agar pelantikan Ketua dewan yang baru secepatnya dilakukan, tidak perlu menunggu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Ketua F PAN, Hamka Mudjiadi mengatakan, saat rapat antar pimpinan fraksi, Senin (23/09/19) dirinya mengusulkan agar pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 yaitu, Adi Sutarwijono segera dilantik.

"Tidak usah menunggu Bu Risma pulang lawatan dari luar negeri, kan ada wakilnya jadi sudah cukup." ujarnya kepada media ini di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (23/09/19).

Ia menjelaskan, proses pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya memang harus ada SK Gubernur Jatim, tapi prosesnya setelah rapat paripurna penetapan ketua dewan definitif, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengirim surat ke Pemkot, agar Walikota Surabaya mengirim surat perihal pelantikan ke Gubernur Jatim.

Nah karena Bu Risma sedang ke luar negeri, kata Hamka, maka surat yang sudah terkirim ke Pemkot mandeg belum bisa ditembuskan ke Gubernur, tunggu Bu Risma balik ke Surabaya.

"Seharusnya tidak perlu menunggu Bu Risma dari luar negeri, kan ada Wakil Walikota bisa meneken dan tidak menyalahi aturan. Jadi pelantikan tetap berjalan, tidak terganjal Walikota yang sedang ke luar negeri." tegasnya.

Lebih lanjut politisi PAN Surabaya ini mengatakan, jika ketua dewan sudah dilantik maka selanjutnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa secepatnya terbentuk seperti, komisi-komisi, Bamus, Banggar, Dewan KehormaT

"Jika AKD terbentuk maka pelayanan masyarakat tidak terganggu. Seperti sekarang ini warga mau mengadu ke siapa, wong komisi-komisi belum terbentuk." ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua