Skip to main content

Ngak Usah Nunggu Risma, Fraksi PAN Usul Pelantikan Ketua Dewan Dipercepat

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Surabaya mengusulkan, agar pelantikan Ketua dewan yang baru secepatnya dilakukan, tidak perlu menunggu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Ketua F PAN, Hamka Mudjiadi mengatakan, saat rapat antar pimpinan fraksi, Senin (23/09/19) dirinya mengusulkan agar pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 yaitu, Adi Sutarwijono segera dilantik.

"Tidak usah menunggu Bu Risma pulang lawatan dari luar negeri, kan ada wakilnya jadi sudah cukup." ujarnya kepada media ini di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (23/09/19).

Ia menjelaskan, proses pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya memang harus ada SK Gubernur Jatim, tapi prosesnya setelah rapat paripurna penetapan ketua dewan definitif, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengirim surat ke Pemkot, agar Walikota Surabaya mengirim surat perihal pelantikan ke Gubernur Jatim.

Nah karena Bu Risma sedang ke luar negeri, kata Hamka, maka surat yang sudah terkirim ke Pemkot mandeg belum bisa ditembuskan ke Gubernur, tunggu Bu Risma balik ke Surabaya.

"Seharusnya tidak perlu menunggu Bu Risma dari luar negeri, kan ada Wakil Walikota bisa meneken dan tidak menyalahi aturan. Jadi pelantikan tetap berjalan, tidak terganjal Walikota yang sedang ke luar negeri." tegasnya.

Lebih lanjut politisi PAN Surabaya ini mengatakan, jika ketua dewan sudah dilantik maka selanjutnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa secepatnya terbentuk seperti, komisi-komisi, Bamus, Banggar, Dewan KehormaT

"Jika AKD terbentuk maka pelayanan masyarakat tidak terganggu. Seperti sekarang ini warga mau mengadu ke siapa, wong komisi-komisi belum terbentuk." ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni