Skip to main content

Kejati Kebut Rampungkan Pemberkasan Tersangka Korupsi Kapal Floating Crane

SURABAYA (Mediabidik) - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan pemberkasan terhadap tersangka baru dugaan kasus korupsi pengadaan kapal floating crane PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya) senilai Rp 63 miliar. 

Pemberkasan ini dilakukan terhadap tersangka Adri Siwu selaku sales representative perwakilan PT A&C Trading Network (ACTN) di Indonesia.
Sebelumnya, penahanan terhadap tersangka Adri Siwu dilakukan pada Selasa (27/8/2019) lalu. 

Penetapan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan di persidangan dengan terpidana Dirut A&C Trading Network yang berkedudukan di Singapura, Antonius Aris Saputra. Dan juga pengembangan dari terdakwa mantan Dirut PT DPS, Riry Syeried Jetta.

"Sekarang sudah tahap pemberkasan terhadap tersangka Adri Siwu. Secepatnya kita rampungkan pemberkasan, sehingga bisa disidangkan," kata Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Sunarta, Senin (16/9/2019).

Sunarta mengaku, dalam kasus ini peranan tersangka Adri Siwu selaku penghubung antara PT DOK dengan perusahaan A&C Trading Network di Singapura. 

"Dalam putusan terdakwa Antonius, nama Adri Siwu disebut. Ditambah dengan alat bukti beserta keterangan saksi-saksi, sehingga Adri Siwu kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan," beber Sunarta.

Alasan itulah yang membuat penyidik Pidsus Kejati Jatim mengembangkan dan menetapkan Adri Siwu sebagai tersangka baru dalam kasus ini. 

Ditanya perihal pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor, Sunarta enggan berspekulasi. Sebab saat ini perkembangan dari kasus ini adalah pemberkasan terhadap tersangka Adri Siwu.

"Intinya nama tersangka ini (Adri Siwu) disebutkan dalam persidangan, jadi mengalir kepada peranan yang bersangkutan. Hanya saja belum selesai (pemberkasan) karena baru," tegas Sunarta.

Dalam perkara ini, tersangka Adri Siwu dipersangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Jatim jemput bola memeriksa saksi-saksi kasus ini di gedung bundar atau Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pemeriksaan saksi itu dilakukan terhadap Dewan Komisaris PT DPS dan pihak appraisal. Dari pemeriksaan saksi-saksi itulah penyidik mempunyai bukti keterlibatan tersangka Adri Siwu.

Sementara itu, Tim Jaksa Penyidik kasus ini, Trimo mengaku pemeriksaan di gedung bundar lantaran para pihak Dewan Komisaris PT DPS banyak yang berdomisili di Jakarta. Sehingga penyidik jemput bola melakukan pemeriksaan para saksi.

"Sebanyak 12 orang saksi, diantaranya Dewan Komisaris PT DPS dan pihak appraisal kami periksa di gedung bundar," jelas Trimo beberapa waktu lalu.

Belasan saksi ini diantaranya mantan Komisaris PT DPS, Gatot Sudariyono; Komisaris Utama PT DPS, Syarif Hidayat; mantan Komisaris Utama PT DPS, Pos Marojahan Hutabarat; Komisaris PT DPS, Mesdin Simarmata. 

Kemudian saksi dari Dirut PT PPA Finance Sampoerna Strategic Square, Rnny Octavianus Rorong; Dirut PT Karya Amal Reka, Mukti Wibowo dan Wakil Pimpinan Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah Tahun PT Bank Negara Indonesia, Amerita. (opan)

Foto
Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Sunarta. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua