Skip to main content

Terbukti Bersalah, Manajer PDAM Divonis 5 Tahun Penjara

SURABAYA (Mediabidik) – Retno Tri Utomo alias Gurit, Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa  Distribusi PDAM Surya Sembada Surabaya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam perkara dugaan pemerasan terhadap Direktur PT Cipta Wisesa, Chandra Arianto.
Vonis ini dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hisbullah Idris, pada sidang lanjutan yang digelar dengan agenda pembacaan putusan, Selasa (24/9/2019).
Dalam pertimbangannya, hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, ehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
"Menghukum terdakwa Retno Tri Utomo alias Gurit dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan," ujar hakim Hisbullah Idris membacakan amar putusannya.
Vonis ini sama beratnya dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) T.W Febriyanti Rais dan Dani Agusta yang dibacakan pada agenda sidang sebelumnya.
Satu hal yang tidak sepakati oleh hakim, yaitu pidana uang pengganti sebesar Rp63,5 juta. Dalam putusannya, hakim tidak menghukum terdakwa membayar uang pengganti tersebut.
Menanggapi vonis tersebut, baik pihak terdakwa maupun jaksa belum menentukan sikap untuk menempuh upaya hukum banding, kedua pihak masih menyatakan pikir-pikir.
Usai sidang, Yun Suryotomo, penasehat hukum terdakwa mengaku kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim. "Kami kecewa karena hakim mengabaikan fakta sidang terkait peran dari rekanan," terangnya kepada wartawan.
Untuk diketahui, Peristiwa pemerasan ini terjadi saat terdakwa Retno Tri Utomo alias Gurit menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pengerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya-Jalan Kenjeran (MEER) Sisi Timur pada PDAM Surya Sembada Surabaya yang dimenangkan oleh PT Cipta Wasesa.
Dalam proyek tersebut, terdakwa Gurit telah meminta sejumlah uang hingga mencapai Rp 1 miliar kepada Chandra Arianto (korban) secara bertahap dengan mengancam akan menghambat pekerjaan yang dilaksanakan korban sebagai pemenang lelang.
Dalam kasus ini, terdakwa Gurit dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (opan)

Foto : Tampak suasana sidang agenda pembacaan vonis yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (24/9/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...