SURABAYA (Mediabidik) - Guna untuk mengamankan aset Dinas Penggelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) kota Surabaya hari ini, Kamis (5/9/2019) siang, melakukan pemasangan tanda batas Sertifikat Hak Pakai (SHP) 60 di kelurahan Sumberejo kecamatan Pakal Surabaya atas nama pemerintah kelurahan Sumur Welut.
Dalam pemasangan tanda batas sesuai SHP 60 tersebut, turut disaksikan Kepala seksi Perdata dan Tuntutan (Kasi Datun) Kejari Tanjung Perak, camat Pakal, lurah Sumberejo, Satpol PP, anggota Bimaspol Polsek Pakal, anggota Babinsa dan dua orang warga Sumber Jaya Eko Sutrisno dan Ach Khusaini.
Darmadi kabid penanganan sengketa dan penyuluhan DPBT pemkot Surabaya mengatakan, tugas kita disini untuk pengamanan aset, kita pingin tau persis letak dan batasnya.
"Luasnya 13.390 m2, intinya hanya melakukan pengukuran sesuai SHP 60." kata Darmadi kepada media ini.
Darmadi menjelaskan, sebenarnya sudah lama kita pingin memanfaatkan ini. Perencanaan memang bertahap ada tahapan tahapan, jadi artinya dari surabaya timur dulu lalu barat. Pokoknya sesuai kebutuhan.
"Sehingga pada waktu sekarang kita membutuhkan kita ukur luasnya berapa, dan saya ngak hafal nanti digunakan untuk apa. Tapi yang tau persis Bappeko," terangnya.
Darmadi kembali menegaskan, yang jelas yang kita ukur dan kita patok sesuai SHP 60 13.390, "Itu yang kita ukur, kita patok dan kita kembalikan sesuai sertifikat itu." pungkasnya.
Diwaktu yang sama Iwan Achmadi lurah Sumberejo mengatakan, agenda hari ini pengukuran batas, sedangkan pihak petani mengklaim masih berhak atas tanah aset itu.
"Sedangkan kita punya bukti bahwa itu masuk aset pemerintah kota, agenda hari ini seperti itu." ucap Iwan.
Masih menurut lurah Sumberejo, untuk tuntan Eko (petani-red) terus terang kita tidak bisa melayani, karena domain dari aset itu dinas tanah, "Nantinya dinas tanah yang membuat kebijakan," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyayangkan, tidak adanya pihak Pakuwon yang hadir dalam pengukuran tersebut, karena ada aset Pakuwon juga berada diwilayah tersebut.
"Seharusnya pihak Pakuwon di undang, karena pemilik tambak dicatatan kelurahan sudah terjual habis ke Kho Yong Zeng sama Sutikno pembeli awal. Kalau menurut catatan di kelurahan ngak ada," paparnya.
Sementara Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Edward Nebaho menuturkan, yang pasti kejaksaan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa dari pemerintah kota untuk pendampingan bantuan hukum di Sumberejo SHP 60.
"Kita berencana kedepan pengembalian batas. Jadi hari ini kita tentukan kordinatnya tadi sudah dilakukan, langkah selanjutnya kita kordinasi dengan BPN, nanti akan dilakukan pengembalian batas, saya pikir itu," terang Edward.
"Nanti kita bareng bareng BPN, bareng pak Eko dan keluarga besar dan pemkot kesini lagi, kira kira minggu depan," imbuhnya. (pan)
Dalam pemasangan tanda batas sesuai SHP 60 tersebut, turut disaksikan Kepala seksi Perdata dan Tuntutan (Kasi Datun) Kejari Tanjung Perak, camat Pakal, lurah Sumberejo, Satpol PP, anggota Bimaspol Polsek Pakal, anggota Babinsa dan dua orang warga Sumber Jaya Eko Sutrisno dan Ach Khusaini.
Darmadi kabid penanganan sengketa dan penyuluhan DPBT pemkot Surabaya mengatakan, tugas kita disini untuk pengamanan aset, kita pingin tau persis letak dan batasnya.
"Luasnya 13.390 m2, intinya hanya melakukan pengukuran sesuai SHP 60." kata Darmadi kepada media ini.
Darmadi menjelaskan, sebenarnya sudah lama kita pingin memanfaatkan ini. Perencanaan memang bertahap ada tahapan tahapan, jadi artinya dari surabaya timur dulu lalu barat. Pokoknya sesuai kebutuhan.
"Sehingga pada waktu sekarang kita membutuhkan kita ukur luasnya berapa, dan saya ngak hafal nanti digunakan untuk apa. Tapi yang tau persis Bappeko," terangnya.
Darmadi kembali menegaskan, yang jelas yang kita ukur dan kita patok sesuai SHP 60 13.390, "Itu yang kita ukur, kita patok dan kita kembalikan sesuai sertifikat itu." pungkasnya.
Diwaktu yang sama Iwan Achmadi lurah Sumberejo mengatakan, agenda hari ini pengukuran batas, sedangkan pihak petani mengklaim masih berhak atas tanah aset itu.
"Sedangkan kita punya bukti bahwa itu masuk aset pemerintah kota, agenda hari ini seperti itu." ucap Iwan.
Masih menurut lurah Sumberejo, untuk tuntan Eko (petani-red) terus terang kita tidak bisa melayani, karena domain dari aset itu dinas tanah, "Nantinya dinas tanah yang membuat kebijakan," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyayangkan, tidak adanya pihak Pakuwon yang hadir dalam pengukuran tersebut, karena ada aset Pakuwon juga berada diwilayah tersebut.
"Seharusnya pihak Pakuwon di undang, karena pemilik tambak dicatatan kelurahan sudah terjual habis ke Kho Yong Zeng sama Sutikno pembeli awal. Kalau menurut catatan di kelurahan ngak ada," paparnya.
Sementara Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Edward Nebaho menuturkan, yang pasti kejaksaan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa dari pemerintah kota untuk pendampingan bantuan hukum di Sumberejo SHP 60.
"Kita berencana kedepan pengembalian batas. Jadi hari ini kita tentukan kordinatnya tadi sudah dilakukan, langkah selanjutnya kita kordinasi dengan BPN, nanti akan dilakukan pengembalian batas, saya pikir itu," terang Edward.
"Nanti kita bareng bareng BPN, bareng pak Eko dan keluarga besar dan pemkot kesini lagi, kira kira minggu depan," imbuhnya. (pan)
FOTO : Kaai Datun Kejari Tanjung Perak melakukan pendampingan pemasangan tanda batas SHP 60.
Comments
Post a Comment