Skip to main content

Arief Fathoni : Surabaya Butuh Rumah Sakit Diwilayah Timur dan Selatan

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPRD Surabaya Arief Fathoni menyampaikan pelayanan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit pemerintah sangat dibutuhkan di wilayah Timur dan Selatan. Ketua Fraksi Golkar ini menyebut banyak keluhan yang disampaikan konstituen yang didapat selama kampanye.

"Sampai saat ini belum ada rumah sakit pemerintah di wilayah Surabaya Selatan dan Timur. Masyarakat sangat membutuhkan," kata politisi yang juga mantan jurnalis ini.

Menurutnya, usulan pembangunan rumah sakit baru bagi warga Surabaya sangat relevan dan memungkinkan jika melihat kekuatan finansial Surabaya. Saat ini, keberadaan rumah sakit pemerintah hanya berada di wilayah Surabaya Barat (RS Bhakti Dharma Husada) dan Surabaya Pusat (RS Soewandhie). 

"Kebutuhan infrastruktur adalah kesehatan, pendidikan, dan jalan. Saya melihat wilayah Surabaya Timur dan Selatan tidak ada rumah sakit pemerintah," kata politisi muda yang akrab disapa Toni ini.

Dengan begitu, pasien segera mendapatkan pelayanan. Khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah bisa dilayani rumah sakit pemerintah.

"Memang sudah ada rumah sakit swasta, tapi biaya pengobatan masih cukup berat. Mahalnya biaya perawatan di rumah sakit swasta membuat warga memilih rumah sakit negeri," tegasnya.

Menurut ia, dengan kekuatan APBD yang dimiliki Surabaya, Toni yakin pembangunan satu rumah sakit baru dengan mudah terealisasi. Dia memperkirakan biaya pembangunan rumah sakit baru sekitar Rp 300 miliar.

"APBD Surabaya saat ini sudah mencapai Rp 9 triliun. Sangat dimungkinkan untuk membangun rumah sakit baru," katanya. (pan)

Foto : Arief Fathoni ketua fraksi Golkar

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua