Skip to main content

Arief Fathoni : Surabaya Butuh Rumah Sakit Diwilayah Timur dan Selatan

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPRD Surabaya Arief Fathoni menyampaikan pelayanan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit pemerintah sangat dibutuhkan di wilayah Timur dan Selatan. Ketua Fraksi Golkar ini menyebut banyak keluhan yang disampaikan konstituen yang didapat selama kampanye.

"Sampai saat ini belum ada rumah sakit pemerintah di wilayah Surabaya Selatan dan Timur. Masyarakat sangat membutuhkan," kata politisi yang juga mantan jurnalis ini.

Menurutnya, usulan pembangunan rumah sakit baru bagi warga Surabaya sangat relevan dan memungkinkan jika melihat kekuatan finansial Surabaya. Saat ini, keberadaan rumah sakit pemerintah hanya berada di wilayah Surabaya Barat (RS Bhakti Dharma Husada) dan Surabaya Pusat (RS Soewandhie). 

"Kebutuhan infrastruktur adalah kesehatan, pendidikan, dan jalan. Saya melihat wilayah Surabaya Timur dan Selatan tidak ada rumah sakit pemerintah," kata politisi muda yang akrab disapa Toni ini.

Dengan begitu, pasien segera mendapatkan pelayanan. Khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah bisa dilayani rumah sakit pemerintah.

"Memang sudah ada rumah sakit swasta, tapi biaya pengobatan masih cukup berat. Mahalnya biaya perawatan di rumah sakit swasta membuat warga memilih rumah sakit negeri," tegasnya.

Menurut ia, dengan kekuatan APBD yang dimiliki Surabaya, Toni yakin pembangunan satu rumah sakit baru dengan mudah terealisasi. Dia memperkirakan biaya pembangunan rumah sakit baru sekitar Rp 300 miliar.

"APBD Surabaya saat ini sudah mencapai Rp 9 triliun. Sangat dimungkinkan untuk membangun rumah sakit baru," katanya. (pan)

Foto : Arief Fathoni ketua fraksi Golkar

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni