Skip to main content

Arief Fathoni : Surabaya Butuh Rumah Sakit Diwilayah Timur dan Selatan

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPRD Surabaya Arief Fathoni menyampaikan pelayanan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit pemerintah sangat dibutuhkan di wilayah Timur dan Selatan. Ketua Fraksi Golkar ini menyebut banyak keluhan yang disampaikan konstituen yang didapat selama kampanye.

"Sampai saat ini belum ada rumah sakit pemerintah di wilayah Surabaya Selatan dan Timur. Masyarakat sangat membutuhkan," kata politisi yang juga mantan jurnalis ini.

Menurutnya, usulan pembangunan rumah sakit baru bagi warga Surabaya sangat relevan dan memungkinkan jika melihat kekuatan finansial Surabaya. Saat ini, keberadaan rumah sakit pemerintah hanya berada di wilayah Surabaya Barat (RS Bhakti Dharma Husada) dan Surabaya Pusat (RS Soewandhie). 

"Kebutuhan infrastruktur adalah kesehatan, pendidikan, dan jalan. Saya melihat wilayah Surabaya Timur dan Selatan tidak ada rumah sakit pemerintah," kata politisi muda yang akrab disapa Toni ini.

Dengan begitu, pasien segera mendapatkan pelayanan. Khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah bisa dilayani rumah sakit pemerintah.

"Memang sudah ada rumah sakit swasta, tapi biaya pengobatan masih cukup berat. Mahalnya biaya perawatan di rumah sakit swasta membuat warga memilih rumah sakit negeri," tegasnya.

Menurut ia, dengan kekuatan APBD yang dimiliki Surabaya, Toni yakin pembangunan satu rumah sakit baru dengan mudah terealisasi. Dia memperkirakan biaya pembangunan rumah sakit baru sekitar Rp 300 miliar.

"APBD Surabaya saat ini sudah mencapai Rp 9 triliun. Sangat dimungkinkan untuk membangun rumah sakit baru," katanya. (pan)

Foto : Arief Fathoni ketua fraksi Golkar

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...